Putusan PN SURABAYA
1385/Pdt.P/2024/PN Sby

Putusan PN SURABAYA Nomor 1385/Pdt.P/2024/PN Sby
Tanggal 16 Juli 2024 — Pemohon:
CHAROLINA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk diberikan ijin menjual rumah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 616 Kel Bareng, Surat Ukur 14/04/2014 Nomor 01359/Bareng/2014 seluas 144 M atas nama Tony Kuswoyo ditulis juga Toni Kuswoyo (vide bukti P-12), dimana Pemohon dan ketiga anaknya yang lahir dalam perkawinan dengan suaminya (Toni Kuswoyo), yaitu

1. Brenda Catharina Tocam perempuan, lahir di Surabaya tanggal 30 April 2002 (vide bukti P-5) ;
2. Erika Fege Toca, perempuan, lahir di Surabaya tanggal 10 Mei 2005 (vide bukti P-6) ;
3. Laura Katara Toca, perempuan, lahir di Surabaya tanggal 2 Mei 2009 (vide bukti P-7) ;

Adalah ahli waris dari almarhum (Toni Kuswoyo), yang telah meninggal dunia di Surabaya tanggal 21 Juli 2021 (vide bukti P-9 dan P-10) sekaligus mewakili anaknya yang masih dibawah umur (Laura Katara Toca) serta melakukan tindakan hukum berkenaan dengan penjualan harta tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Rinawati dan Yuni Astutik (keduanya adalah kakak ipar dari Pemohon) ;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah ada alasan yang cukup untuk memberi ijin kepada Pemohon sebagai ahli waris almarhum suaminya Toni Kuswoyo sekaligus mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa bernama Laura Katara Toca, perempuan yang lahir di Surabaya tanggal 2 Mei 2009 (masih berusia 15 tahun), untuk menjual rumah / tempat tinggal sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 616 Kel Bareng, Surat Ukur 14/04/2014 Nomor 01359/Bareng/2014 seluas 144 M atas nama Tony Kuswoyo ditulis juga Toni Kuswoyo ?

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-8 (Kartu Keluarga), terbukti Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di Banyu Urip Kidul 10C/47, RT 010, RW 009 Kel Banyu Urip, Kec Sawahan, Kota Surabaya . Kenyataan ini membuktikan permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Selanjutnya dari bukti P-4 (Kutipan Akta Nikah), P-5, P-6 dan P-7 (Kutipan Akta Kelahiran anak anak Pemohon) dan P-9 (Kutipan Akta Kematian) serta bukti P-10 (Surat Keterangan Ahli Waris), dihubungkan dengan keterangan saksi Rinawati dan Yuni Astutik (keduanya adalah kakak ipar dari Pemohon), terbukti Pemohon telah menikah dengan Surabaya tanggal 14 Oktober 1999 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 435/114/V/2005 tanggal 24 Mei 2005 dari KUA Kec Wonokromo, Surabaya, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama

1. Brenda Catharina Tocam perempuan, lahir di Surabaya tanggal 30 April 2002 (vide bukti P-5) ;
2. Erika Fege Toca, perempuan, lahir di Surabaya tanggal 10 Mei 2005 (vide bukti P-6) ;
3. Laura Katara Toca, perempuan, lahir di Surabaya tanggal 2 Mei 2009 (vide bukti P-7)

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Pemohon dengan almarhum Toni Kuswoyo adalah sah menurut hukum dan anak anak Pemohon adalah anak anak sah yang lahir dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut, dan telah ternyat masih terdapat 1 (satu) orang anak Pemohon yang dikwalifikasikan belum dewasa (Laura Katara Toca) menurut hukum sehingga berada dibawah kekuasaan orang tuanya in casu Pemohon sebagai ibu kandungnya. Menurut ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan mewakili anaknya yang belum dewasa untuk tujuan kepentingan terbaik bagi kedua anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 (Kutipan Akta Kematian), P-10 (Akte Keterangan Waris) dan P-11 dan P-12 (bukti kepemilikan rumah), terbukti suami Pemohon yang bernama Toni Kuswoyo, telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-30072021-0533 tanggal 30 Juli 2021 atas nama Toni Kuswoyo dan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan ketiga anaknya sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 5 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa mengenai rumah / tempat tinggal sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 616 Kel Bareng, Surat Ukur 14/04/2014 Nomor 01359/Bareng/2014 seluas 144 M atas nama Tony Kuswoyo ditulis juga Toni Kuswoyo, terbukti sebagai harta yang diperoleh oleh Pemohon dalam perkawinan dengan suaminya tersebut, sehingga Pemohon bersama kedua anaknya sama sama berhak atas harta tersebut ;

Menimbang, bahwa pasal 393 KUH. Perdata menyatakan ?untuk kepentingan si belum dewasa, wali tak boleh meminjam uang, tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, tak boleh memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri takkan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak, atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan Wali Pengawas. Ketentuan ini juga disebutkan dalam pasal 52 jo pasal 48 Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan ?Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya?;

Menimbang, bahwa anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, dalam rangka mewujudkan hak-hak anak ini diperlukan biaya-biaya sesuai perkembangan dan kebutuhannya. Demikian pula setiap orang berhak atas usaha/pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk menjamin kesejahteraan bagi diri pribadi dan keluarganya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan sesuai keterangan Saksi-saksi, terbukti Pemohon hanya mempunyai penghasilan sebagai usaha penjahit, serta semua biaya hidup sehari-hari Pemohon dan kebutuhan biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anak Pemohon dipenuhi oleh Pemohon sendiri dan untuk mencukupi kebutuhan biaya hidup keluarga, biaya pendidikan kedua anak Pemohon, maka Pemohon berkeinginan menjual rumah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 616 Kel Bareng, Surat Ukur 14/04/2014 Nomor 01359/Bareng/2014 seluas 144 M atas nama Tony Kuswoyo ditulis juga Toni Kuswoyo, tersebut yang diharapkan dapat menunjang kebutuhan-kebutuhan penting guna menjamin kesinambungan jenjang pendidikan anak anak Pemohon secara wajar serta biaya hidup Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Hakim, tujuan Pemohon mewakili anaknya yang belum dewasa dan sekaligus mendapat ijin untuk menjual bagian dari hak hak anak yang belum dewasa bernama Laura Katara Toca untuk tujuan-tujuan tersebut diatas merupakan pilihan logis dan urgen serta memiliki dasar hukum (pasal 393 KUH.Perdata dan Undang-undang Perkawinan) untuk mempertahankan hidup Pemohon dan kesejahteraan Pemohon bersama anak-anaknya. Dan tindakan Pemohon telah mendapat persetujuan dari keluarga suami Pemohon (saksi saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, keduanya adalah kakak ipar dari Pemohon);

Menimbang, bahwa tentang Permohonan angka 2 dan angka 3 agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 47 dan pasal 50 Undang undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang Undang No 16 tahun 2019 membedakan pengaturan antara kekuasan orang tua dan perwalian terhadap anak dibawah umur. Perwalian akan timbul apabila anak dibawah umur tidak lagi berada dibawah kekuasan orangtuanya atau kekuasaan orangtua telah dicabut, apabila orangtua anak dibawah umur masih ada, maka anak tersebut tetap berada dibawah kekuasaan orangtuanya bukan dibawah wali ;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon adalah orangtua (ibu kandung) dari anaknya yang masih dibawah umur, yaitu Laura Katara Toca dan Pemohon tidak dicabut kekuasaannya sebagai orangtua dari anak tersebut, maka status Pemohon adalah menjalankan kekuasaan orangtua terhadap anaknya tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan oleh karenanya patut dikabulkan, dengan perbaikan penulisan dan susunan kalimat pada petitum angka 2 dan 3, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, HIR. serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;