Putusan PT SAMARINDA
127/PDT/2024/PT SMR

Putusan PT SAMARINDA Nomor 127/PDT/2024/PT SMR
Tanggal 23 Juli 2024 — Pembanding/Tergugat I : Tegak Sukma Budiman Diwakili Oleh : Filipus N.R.K.Goenawan,S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat : Samin Tan
Terbanding/Turut Tergugat I : Trisna Ratna
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA SAMARINDA (“KPKNL SAMARINDA”)
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA (“KANTAH SAMARINDA”)
Turut Terbanding/Tergugat II : GUNAWAN TUE
Turut Terbanding/Tergugat III : PT MULIA PRATAMA

MENGADILI

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA TERLAWAN I TERSEBUT;
• MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMARINDA TANGGAL 29 MEI 2024, NOMOR 210/PDT.BTH/2023/PN SMR, YANG DIMOHONKAN BANDING DENGAN PERBAIKAN SEKEDAR MENGENAI PENULISAN PERIHAL PENETAPAN JADWAL LELANG DAN PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA YANG TERTULIS NOMOR 01/PDT.DEL.EKS/2929/PN SMR JO. NOMOR: 92/PDT.G/EKS/2015/PN BJM JO. NOMOR: 92/PDT.G/2015/PN BJM, YANG SEHARUSNYA ADALAH PERIHAL PENETAPAN JADWAL LELANG DAN PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NOMOR 01/PDT.DEL.EKS/2020/PN SMR JO. NOMOR: 92/PDT.G/EKS/2015/PN BJM JO. NOMOR: 92/PDT.G/2015/PN BJM, YANG SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

DALAM PROVISI

• MENOLAK TUNTUTAN PROVISI PELAWAN;

DALAM EKSEPSI

• MENOLAK EKSEPSI PARA TERLAWAN DAN PARA TURUT TERLAWAN UNTUK SELURUHNYA;

DALAM POKOK PERKARA

1. MENGABULKAN PERLAWANAN PELAWAN UNTUK SEBAGIAN;
2. MENYATAKAN PELAWAN ADALAH PELAWAN YANG BENAR;
3. MENYATAKAN BATAL DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NO. 92/PDT.G/2015/PN.BJM. TANGGAL 14 OKTOBER 2016 JO. PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NOMOR 01/PDT.G-DEL.CB/2016/PN.SMR JO. NOMOR: 92/PDT.G/2015/PN.BJM. TANGGAL 25 OKTOBER 2016 TENTANG PERINTAH SITA JAMINAN DAN BERITA ACARA SITA JAMINAN NOMOR: 92/PDT.G/2015/PN.BJM. TANGGAL 28 OKTOBER 2016 DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
4. MENYATAKAN BATAL DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN TANGGAL 27 JUNI 2019 NOMOR: 92/PDT.G/EKS/2015/PN.BJM. JO. PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA TANGGAL 5 FEBRUARI 2020 NOMOR: 01/PDT.DEL.EKS/2020/PN SMR JO. NOMOR: 92/PDT.G/2015/PN.BJM. TENTANG PERINTAH PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI ATAS SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 29/BUKUAN BERDASARKAN SURAT UKUR NOMOR 01/BKN/2002 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2002, SELUAS 153.960 M2 (SERATUS LIMA PULUH TIGA RIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, KOTA SAMARINDA, KECAMATAN PALARAN, KELURAHAN BUKUAN YANG DITERBITKAN PADA TANGGAL 30 OKTOBER 2002 OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, BERIKUT BANGUNAN, SARANA DAN PRASARANA YANG TERLETAK DIATASNYA, DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT: - SEBELAH UTARA : SUNGAI MAHAKAM, - SEBELAH TIMUR : PT TIRTA MAHAKAM, - SEBELAH SELATAN : KAMPUNG KANAS, - SEBELAH BARAT : PT TUNGGAL YUDI SAWMILL PLYWOOD;
5. MENYATAKAN BATAL DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT PERMOHONAN PENETAPAN LELANG EKSEKUSI BERDASARKAN SURAT NOMOR W18.U1/5933/HK.02/2022 TANGGAL 19 OKTOBER 2022 PERIHAL PERMINTAAN BANTUAN PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI PERKARA NOMOR: 01/PDT.DEL.EKS/2020/PN SMR JO. NOMOR 92/PDT.G/EKS/2015/PN.BJM. JO. NOMOR 92/PDT.G/2015/PN.BJM.;
6. MENYATAKAN BATAL PELAKSANAAN LELANG TERHADAP OBJEK LELANG BERUPA SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 29/BUKUAN YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT LELANG DAN/ATAU KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA /TURUT TERLAWAN II;
7. MENYATAKAN BATAL DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SURAT PENETAPAN JADWAL LELANG NOMOR S-1429/KNL.1302/2022 TANGGAL 5 DESEMBER 2022 DI KANTOR TURUT TERLAWAN II, PENGUMUMAN LELANG PERTAMA TERTANGGAL 28 DESEMBER 2022, PENGUMUMAN LELANG KEDUA TERTANGGAL 12 JANUARI 2023, DAN PELAKSANAAN LELANG TERTANGGAL 26 JANUARI 2023, SURAT KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA NOMOR: S-1770/KNL.1302/2023 TANGGAL 8 NOVEMBER 2023 PERIHAL PENETAPAN JADWAL LELANG DAN PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NOMOR: 01/PDT.DEL.EKS/2020/PN.SMR JO. NOMOR: 92/PDT.G/EKS/2015/PN.BJM JO. NOMOR: 92/PDT.G/2015/PN.BJM.;
8. MENYATAKAN BATAL DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SETIAP DAN SEGALA BENTUK SURAT-SURAT YANG DIKELUARKAN OLEH, UNTUK, ATAS NAMA, ATAU ANTARA TERLAWAN DAN/ATAU TERLAWAN II SEPANJANG YANG TERKAIT DENGAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 29/BUKUAN;
9. MENGHUKUM DAN MEMERINTAHKAN TERLAWAN I MENGHENTIKAN SETIAP DAN SEGAL BENTUK TINDAKAN-TINDAKAN ATAU UPAYA-UPAYA TERLAWAN I TERKAIT PELETAKAN SITA JAMINAN DAN ATAU TINDAKAN PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR 92/PDT.G/2015/PN.BJM. TANGGAL 15 NOVEMBER 2016 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN NOMOR 26/PDT/2017/PT BJM TANGGAL 30 MEI 2017 ATAS SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 29/BUKUAN BERDASARKAN SURAT UKUR NOMOR 01/BKN/2002 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2002, SELUAS 153.960 M2 (SERATUS LIMA PULUH TIGA RIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, KOTA SAMARINDA, KECAMATAN PALARAN, KELURAHAN BUKUAN;
10. MENOLAK PERLAWANAN UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA;
11. MENGHUKUM PEMBANDING SEMULA TERLAWAN I UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

MENGADILI

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I tersebut;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Mei 2024, Nomor 210/Pdt.Bth/2023/PN Smr, yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai penulisan Perihal Penetapan Jadwal Lelang dan Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri Samarinda yang tertulis Nomor 01/Pdt.Del.Eks/2929/PN Smr Jo. Nomor: 92/Pdt.G/Eks/2015/PN Bjm Jo. Nomor: 92/Pdt.G/2015/PN Bjm, yang seharusnya adalah Perihal Penetapan Jadwal Lelang dan Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 01/Pdt.Del.Eks/2020/PN Smr Jo. Nomor: 92/Pdt.G/Eks/2015/PN Bjm Jo. Nomor: 92/Pdt.G/2015/PN Bjm, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

• Menolak tuntutan provisi Pelawan;

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Para Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 92/Pdt.G/2015/PN.Bjm. tanggal 14 Oktober 2016 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 01/Pdt.G-Del.CB/2016/PN.SMR jo. Nomor: 92/Pdt.G/2015/PN.Bjm. tanggal 25 Oktober 2016 tentang perintah Sita Jaminan dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 92/Pdt.G/2015/PN.Bjm. tanggal 28 Oktober 2016 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Juni 2019 Nomor: 92/Pdt.G/Eks/2015/PN.Bjm. jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 Februari 2020 Nomor: 01/Pdt.Del.Eks/2020/PN SMR jo. Nomor: 92/Pdt.G/2015/PN.Bjm. tentang perintah pelaksanaan lelang eksekusi atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29/Bukuan berdasarkan Surat Ukur Nomor 01/BKN/2002 tanggal 18 September 2002, seluas 153.960 m2 (seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Palaran, Kelurahan Bukuan yang diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2002 oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda, berikut bangunan, sarana dan prasarana yang terletak diatasnya, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara : Sungai Mahakam, - Sebelah Timur : PT Tirta Mahakam, - Sebelah Selatan : Kampung Kanas, - Sebelah Barat : PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood;
5. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat permohonan penetapan lelang eksekusi berdasarkan Surat Nomor W18.U1/5933/HK.02/2022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal Permintaan Bantuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Perkara Nomor: 01/Pdt.Del.Eks/2020/PN Smr jo. Nomor 92/Pdt.G/Eks/2015/PN.Bjm. jo. Nomor 92/Pdt.G/2015/PN.Bjm.;
6. Menyatakan batal pelaksanaan lelang terhadap Objek Lelang berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29/Bukuan yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dan/atau Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda /Turut Terlawan II;
7. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-1429/KNL.1302/2022 tanggal 5 Desember 2022 di Kantor Turut Terlawan II, Pengumuman Lelang Pertama tertanggal 28 Desember 2022, Pengumuman Lelang Kedua tertanggal 12 Januari 2023, dan Pelaksanaan Lelang tertanggal 26 Januari 2023, Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda Nomor: S-1770/KNL.1302/2023 Tanggal 8 November 2023 Perihal Penetapan Jadwal Lelang dan Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 01/Pdt.Del.Eks/2020/PN.Smr jo. Nomor: 92/Pdt.G/Eks/2015/PN.Bjm jo. Nomor: 92/Pdt.G/2015/PN.Bjm.;
8. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat setiap dan segala bentuk surat-surat yang dikeluarkan oleh, untuk, atas nama, atau antara Terlawan dan/atau Terlawan II sepanjang yang terkait dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29/Bukuan;
9. Menghukum dan memerintahkan Terlawan I menghentikan setiap dan segal bentuk tindakan-tindakan atau upaya-upaya Terlawan I terkait Peletakan Sita Jaminan dan atau Tindakan Pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 92/Pdt.G/2015/PN.Bjm. tanggal 15 November 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 26/PDT/2017/PT BJM tanggal 30 Mei 2017 atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29/Bukuan berdasarkan Surat Ukur Nomor 01/BKN/2002 tanggal 18 September 2002, seluas 153.960 m2 (seratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Palaran, Kelurahan Bukuan;
10. Menolak Perlawanan untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Pembanding semula Terlawan I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);