Putusan PN KOLAKA
4/Pdt.G.S/2024/PN Kka

Putusan PN KOLAKA Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Kka
Tanggal 23 Juli 2024 —Penggugat:
Weng Hua Ling
Tergugat:
GUSYAR GUNTUR

1. Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang mana Penggugat mendaftarkan perkara secara e-court dengan DR. ABDUL RAHMAN, SH., MH., AQIDATUL AWWAMI, SH., JUSMANG DJALIL, SH., LAODE NGKAMONI, SH., MUHAMMAD IRWAN, SH., dan LA ODE OLO, SH., berdomisili di Jln Malaka Komp. Ruko Citra Land Blok F No. 8 Kota Kendari Sulawesi Tenggara sebagai kuasa dari WENG HUA LING berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2024 belum didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Kolaka, setelah diteliti dalam gugatan dan surat kuasanya, ditemukan alamat atau domisili Penggugat maupun kuasa Penggugat berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka sebagaimana terlampir dalam berkas gugatannya yang diunduh dalam e-court dan surat kuasa Penggugat maupun bukti permulaan belum didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka;
2. Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menerangkan bahwa ?Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama?, demikian juga sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (3) poin a Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana mewajibkan ditunjuknya kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum/ domisili Tergugat dengan surat tugas jika Penggugat yang berada diluar wilayah hukum. Merujuk dari ketentuan tersebut, setelah mempelajari dan memeriksa berkas perkara diperoleh bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama dan tidak ada surat kuasa dari Penggugat WENG HUA LING kepada kuasa atau kuasa insidentil atau wakilnya yang beralamat atau berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama dengan Tergugat incasu daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, maka Pengadilan beranggapan gugatan yang diajukan tidak memenuhi kriteria dalam amanat Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3) poin a Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana a quo;
3. Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara diperoleh bahwa kewajiban Penggugat untuk melampirkan bukti permulaan untuk mendukung gugatannya telah dipenuhi tetapi bukti-bukti permulaan tersebut belum dilegalisasi padahal berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana mensyaratkan bahwa penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah legalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana, sehingga tidak memenuhi syarat Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana a quo;
4. Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, Pengadilan berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu mengeluarkan penetapan;
6. Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 4/Pdt.G.S/2024/PN Kka dalam register perkara;

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.