Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN
4/Pdt.G.S/2024/PN Tjb

Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjb
Tanggal 2 Agustus 2024 — Penggugat:
PT. BPR Nusantara Bona Pasogit(NBP) 04 Kisaran
Tergugat:
1.HERNAWATI BR SITORUS
2.M.RIDHO ERLANDA

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana merupakan cara penyelesaian suatu sengketa/perselisihan keperdataan yang dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara perdata yang bersifat khusus, yakni berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut sebagai ?Perma Nomor 2 Tahun 2015?) sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut sebagai ?Perma Nomor 4 Tahun 2019?);

Menimbang, bahwa sebagai hukum acara perdata yang bersifat khusus, maka segala hal terkait penerapan hukum acara dalam perkara gugatan sederhana sejak perkara tersebut didaftarkan sampai dengan perkara diputus, termasuk mengenai upaya hukum dan eksekusi putusan, sepanjang telah diatur secara khusus maka berlaku ketentuan khusus (lex specialis) yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan hari sidang Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa gugatan sederhana wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015, Hakim wajib memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dan sekaligus menilai mengenai sederhana atau tidaknya pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa secara seksama surat gugatan dan berkas lainnya dalam perkara gugatan sederhana yang terdaftar dengan register perkara Nomor: 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjb yang didaftarkan oleh Kuasa Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai, selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menyimpulkan apakah perkara a quo merupakan gugatan sederhana atau tidak, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019, ditentukan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3a) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019, ditentukan bahwa dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama surat gugatana quoyang diajukan Penggugat yang beralamat di Jalan Panglima Polem No.93, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan-Sumatera Utara, dalam perkaraa quomemberikan kuasa kepada Eko Wandana Manurung dan kawan-kawan yang merupakan karyawan pada PT BPR Nusantara Bona Pasogit (NBP) 04 Kantor Kas Sei Piring;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara a quo secara seksama, telah ternyata bahwa dalam gugatan dan surat Kuasa Penggugat telah menyebutkan secara jelas bahwa para penerima kuasa tersebut berdomisili di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Sei Piring, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti terkait domisili dari penerima kuasa tersebut, diketahui bahwa tidak terdapat Kecamatan yang bernama Sei Piring di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Sehingga penunjukkan terhadap para penerima kuasa tersebut tidak dapat memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3a) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Surat Gugatan dan Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Penggugat telah ditemukan ketidak cermatan dan ketidak hati-hatian Penggugat dalam merumuskan dokumen-dokumen tersebut. Terjadi ketidak konsistenan dalam penulisan identitas subyek atas nama Ektapera Perangin-angin, sehingga menyebabkan terjadinya kerancuan identitas subyek dalam perkara a quo. Selain daripada itu di dalam surat kuasa a quo yang memberikan kuasa kepada para penerima kuasa hanyalah atas nama Ektapera Perangin-angin padahal dalam gugatannya disebutkan secara jelas bahwa yang mewakili PT BPR Nusantara Bona Pasogit (NBP) 04 Kisaran adalah Ektapera Perangin-angin dan Tombang Didik Sagala sehingga terdapat kerancuan atas keabsahan dari Surat Kuasa Khusus yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo. Kemudian Penggugat juga tidak menyampaikan bukti mengenai susunan pengurus yang sah yang berwenang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama PT. BPR Nusantara Bona Pasogit (NBP) 04 Kisaran selaku badan hukum, oleh karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan kewenangannya (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo untuk dan atas nama PT. BPR Nusantara Bona Pasogit (NBP) 04 Kisaran. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim dalam perkara a quo menilai bahwa pembuktian dalam perkara a quo menjadi tidak sederhana (vide Pasal 11 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (3), (3a) dan Pasal 11 ayat (2)Perma Nomor 2 Tahun 2015 Juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019, Hakim pada perkara a quo berpendapat bahwa gugatan a quo tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjb dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.