Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN
3/Pdt.G.S/2024/PN Tjb

Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tjb
Tanggal 2 Agustus 2024 — Penggugat:
PT BPR NBP 04 KISARAN
Tergugat:
1.Supardi
2.Partik

Menimbang bahwa penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana merupakan cara penyelesaian suatu sengketa/perselisihan keperdataan yang dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara perdata yang bersifat khusus, yakni berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut sebagai ?Perma Nomor 2 Tahun 2015?) sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut sebagai ?Perma Nomor 4 Tahun 2019?);

Menimbang bahwa sebagai hukum acara perdata yang bersifat khusus, maka segala hal terkait penerapan hukum acara dalam perkara gugatan sederhana sejak perkara tersebut didaftarkan sampai dengan perkara diputus, termasuk mengenai upaya hukum dan eksekusi putusan, sepanjang telah diatur secara khusus maka berlaku ketentuan khusus (lex specialis) yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang bahwa sebelum menetapkan hari sidang Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa gugatan sederhana wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015, Hakim wajib memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dan sekaligus menilai mengenai sederhana atau tidaknya pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa secara seksama surat gugatan dan berkas lainnya dalam perkara gugatan sederhana yang terdaftar dengan register perkara Nomor: 3/Pdt.G.S/2024/PN Tjb yang didaftarkan oleh Kuasa Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai, selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menyimpulkan apakah perkara a quo merupakan gugatan sederhana atau tidak, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019, ditentukan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3a) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019, ditentukan bahwa dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mempelajari secara seksama surat gugatan sederhana a quo, Penggugat EKTAPERA PERANGIN-ANGIN dalam Jabatan Direktur Utama dan TOMBANG DIDIK SAGALA dalam Jabatan Direktur oleh karena itu keduanya bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Nusantara Bona Pasogit (NBP) 04 Kisaran, berkedudukan di Jalan Panglima Polem No. 93, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan-Sumatera Utara, telah menunjuk wakil/kuasanya yakni Eko Wandana Manurung selaku Account Officer Lending, Marlon Mangaratua Napitupulu selaku Staff Remedial dan Ardi selaku Staff Legal/Credit Support, masing-masing sebagai karyawan PT. BPR Nusantara Bona Pasogit (NBP) 04 Kantor Kas Sungai Piring yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Sei Piring, Kabupaten Asahan. Bahwa setelah mempelajari dan meneliti terkait domisili dari penerima kuasa tersebut, diketahui bahwa tidak terdapat nama Kecamatan Sei Piring di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Sehingga baik Penggugat maupun kuasa/wakil yang ditunjuknya sama-sama berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, oleh karenanya tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3a) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang bahwa setelah memeriksa berkas perkara, telah ternyata bahwa dalam gugatan sederhana a quo yang ditanda tangani oleh para Kuasa dari EKTAPERA PERANGIN-ANGIN dalam Jabatan Direktur Utama dan TOMBANG DIDIK SAGALA dalam Jabatan Direktur oleh karena itu keduanya bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Nusantara Bona Pasogit (NBP) 04 Kisaran, namun dalam surat kuasa khusus Nomor B/195/BPR-NBP4/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 hanya ditanda tangani oleh satu orang pemberi kuasa yakni EKTAPERA PERANGINANGIN, dan tidak ditemukan surat kuasa khusus lainnya dari TOMBANG DIDIK SAGALA selaku pemberi kuasa. Selain itu Penggugat juga tidak menyampaikan bukti mengenai susunan pengurus yang sah yang berwenang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama PT. BPR Nusantara Bona Pasogit (NBP) 04 Kisaran selaku badan hukum, oleh karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan kewenangannya (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo untuk dan atas nama PT. BPR Nusantara Bona Pasogit (NBP) 04 Kisaran, sehingga pembuktian dalam perkara a quo menjadi tidak sederhana (vide Pasal 11 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan sederhana a quo haruslah dinyatakan bukan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan (3a) Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 3/Pdt.G.S/2024/PN Tjb dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.