Putusan PT PALU
136/PID.SUS-LH/2024/PT PAL

Putusan PT PALU Nomor 136/PID.SUS-LH/2024/PT PAL
Tanggal 7 Agustus 2024 —Pembanding/Terdakwa : ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO Diwakili Oleh : ANDRIAS SAMBUE, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum : NATANAEL P., SH.

M E N G A D I L I:

• MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI TERDAKWA ANDI BASO HAMZAH ALIAS H. ANDI BASO TERSEBUT;
• MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO NOMOR 365/PID.B/LH/2023/PN PSO TANGGAL 12 JUNI 2024, YANG DIMINTAKAN BANDING MENGENAI KUALIFIKASI TINDAK PIDANA YANG DIJATUHKAN, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :

1. MENYATAKAN TERDAKWA ANDI BASO HAMZAH ALIAS H. ANDI BASO TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DARI PEMEGANG IUP ATAU IUPK YANG TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN TUNGGAL;
2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 6 (ENAM) BULAN;
3. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA;
   • 1 (SATU) LEMBAR DAFTAR NAMA-NAMA DAN LUASAN KELOMPOK LAHAN KM 2 SAMPAI KM 6 JALAN HAULING LAHAN (FOTOCOPY CAP PERUSAHAAN);
   • 1 (SATU) LEMBAR SKET DENAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (ASLI);
   • 1 (SATU) RANGKAP COPIAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 118.45/SK.0580/TAMBEN/2007 TANGGAL 20 JULI 2007 TENTANG PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI KEPADA PT. BINTANG DELAPAN ENERGI;
   • 1 (SATU) RANGKAP COPIAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 118.4/SK.00372/DISTAMBEN/XI/2006 TANGGAL 05 NOVEMBER 2006 TENTANG PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. BINTANG DELAPAN ENERGI;
   • 1 (SATU) RANGKAP COPIAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 540.3/SK.019/DSDM/IV/2010 TANGGAL 20 APRIL 2010 TENTANG PERSETUJUAN PENYESUAIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. BINTANG DELAPAN ENERGI;
   • 1 (SATU) RANGKAP COPIAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 540.3/SK.019/DSDM/ I/2012 TANGGAL 31 JANUARI 2012 TENTANG PERSETUJUAN REVISI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. BINTANG DELAPAN ENERGI;

AGAR TETAP TERLAMPIR DENGAN BERKAS PERKARA;

• 1 (SATU) LEMBAR SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH NOMOR: 18/2019, TANGGAL 16 AGUSTUS 2019 ATAS NAMA SERTIPIKAT HAK MILIK BAMBANG HARYANTO (ASLI);
• 1 (SATU) RANGKAP BUKU TANAH ATAS NAMA BAMBANG HARIYANTO NOMOR: 1105 TANGGAL 11 SEPTEMBER 1993 (DILEGALISIR);
• 1 (SATU) LEMBAR SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH NOMOR: 19/2019, TANGGAL 16 AGUSTUS 2019 ATAS NAMA SERTIPIKAT HAK MILIK RUSBANDI (ASLI);
• 1 (SATU) LEMBAR SURAT TUGAS PENGUKURAN NOMOR: 23/ST-19.06/II/2018, TANGGAL 20 FEBRUARI 2018 ATAS NAMA SERTIPIKAT HAK MILIK RUSBANDI (ASLI);
• 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN ATAS LAHAN RUSBANDI (FOTOCOPY);
• 1 (SATU) LEMBAR BERITA ACARA PENGUKURAN PENGEMBALIAN BATAS / PENETAPAN BATAS NOMOR: 5/2018 TANGGAL 23 FEBRUARI 2018 ATAS NAMA SERTIPIKAT HAK MILIK RUSBANDI (ASLI);
• 1 (SATU) RANGKAP BUKU TANAH ATAS NAMA RUSBANDI NOMOR: 1129 TANGGAL 11 SEPTEMBER 1993 (DILEGALISIR);

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MOROWALI;

4. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA TERDAKWA DALAM DUA TINGKAT PERADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP5.000,00 (LIMA RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I:

• Menerima permintaan banding dari Terdakwa Andi Baso Hamzah Alias H. Andi Baso tersebut;
• Mengubah putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 365/Pid.B/LH/2023/PN Pso tanggal 12 Juni 2024, yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat? sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
   • 1 (satu) lembar daftar nama-nama dan luasan kelompok lahan KM 2 sampai KM 6 Jalan Hauling lahan (fotocopy cap perusahaan);
   • 1 (satu) lembar sket denah tempat kejadian perkara (asli);
   • 1 (satu) rangkap copian Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 118.45/SK.0580/Tamben/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang pemberian kuasa pertambangan eksploitasi kepada PT. Bintang Delapan Energi;
   • 1 (satu) rangkap copian Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 118.4/SK.00372/DISTAMBEN/XI/2006 tanggal 05 November 2006 tentang pemberian kuasa pertambangan eksplorasi kepada PT. Bintang Delapan Energi;
   • 1 (satu) rangkap copian Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.019/DSDM/IV/2010 tanggal 20 April 2010 tentang persetujuan penyesuaian kuasa pertambangan Eksploitasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Bintang Delapan Energi;
   • 1 (satu) rangkap copian Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.019/DSDM/ I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang persetujuan revisi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Bintang Delapan Energi;

Agar tetap terlampir dengan berkas perkara;

• 1 (satu) lembar surat keterangan pendaftaran tanah Nomor: 18/2019, tanggal 16 Agustus 2019 atas nama sertipikat hak milik BAMBANG HARYANTO (asli);
• 1 (satu) rangkap buku tanah atas nama BAMBANG HARIYANTO Nomor: 1105 tanggal 11 September 1993 (dilegalisir);
• 1 (satu) lembar surat keterangan pendaftaran tanah Nomor: 19/2019, tanggal 16 Agustus 2019 atas nama sertipikat hak milik RUSBANDI (asli);
• 1 (satu) lembar surat tugas pengukuran Nomor: 23/St-19.06/II/2018, tanggal 20 Februari 2018 atas nama sertipikat hak milik RUSBANDI (asli);
• 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas lahan RUSBANDI (fotocopy);
• 1 (satu) lembar berita acara pengukuran pengembalian batas / penetapan batas Nomor: 5/2018 tanggal 23 Februari 2018 atas nama sertipikat hak milik RUSBANDI (asli);
• 1 (satu) rangkap buku tanah atas nama RUSBANDI Nomor: 1129 tanggal 11 September 1993 (dilegalisir);

Agar Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);