Putusan PTUN DENPASAR
16/G/2024/PTUN.DPS

Putusan PTUN DENPASAR Nomor 16/G/2024/PTUN.DPS
Tanggal 6 Agustus 2024 —Penggugat:
1.MARSITO (Ahli waris alm. Pak Bihasan
2.MATRAMO
3.SAMSUL HADI ( Ahli waris alm. jUHRI SUHARI)
4.NAWAWI (ahli waris alm. SAHWI
5.RAHNAWI
6.JUMRATI (ahli waris alm. Jumrati)
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
Intervensi:
Pemerintah Kabupaten Buleleng

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal keputusan tata usaha yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00001, Desa Pejarakan, tanggal 25 November 2020, Surat Ukur Nomor: 70/TN/B/1971,tanggal 28 Desember 1971, Seluas 450.000 M2, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, terletak di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sepanjang mengenai kepentingan Para Penggugat terhadap bidang tanah yang dikuasai seluas 80.000 M2.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00001, Desa Pejarakan, tanggal 25 November 2020, Surat Ukur Nomor: 70/TN/B/1971, tanggal 28 Desember 1971,Seluas 450.000 M2, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, terletak di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sepanjang mengenai kepentingan Para Penggugat terhadap bidang tanah yang dikuasai seluas 80.000 M2.
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sejumlah Rp10.024.000,00(Sepuluh Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).