Putusan PN NGANJUK
24/Pdt.G.S/2024/PN Njk

Putusan PN NGANJUK Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Njk
Tanggal 8 Agustus 2024 —Penggugat:
PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Cabang Nganjuk
Tergugat:
1.Rokhmatul Ulah
2.Ibnu Maskur

• bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan sederhana Penggugat Nomor: 24/PDT.G.S/2024/PN.Njk, secara seksama dari Posita Gugatan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak membayar kepada Penggugat sebagaimana dalam posita angka 13 gugatan sederhana yaitu

13. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Cidera Janji (Wanprestasi) maka PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil dan Imateriil sejumlah Rp. 343.179.225 ( Tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh kima ribu Rupiah) dst??..?????.

dalam hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak dilaksanakan kewajiban/prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian kesepakatan bersama, maka Tergugat I dan Tergugat II telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas didalam Posita dan Petitum Formulir Gugatan sederhana Penggugat menurut Hakim bahwa antara para pihak memilik hubungan hukum perjanjian

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dari Posita atau alasan Penggugat angka 16, angka 17 Formulir Gugatan sederhana yaitu :

16. Bahwa agar Para Tergugat benar-benar melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka PENGGUGAT memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sampai Putusan Pengadilan dijalankan oleh Para Tergugat;

17. Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar Putusan Pengadilan atas Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya Hukum lain.

Bahwa dari Petitum angka 7 (tujuh) Formulir Gugatan sederhana yaitu

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.

9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu Dalam Proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik, atau Kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan masuk dalam gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Posita, Petitum dalam Formulir Gugatan Sederhana, bukti Surat maka Hakim mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mana telah diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, terhadap ketentuan mengenai uang paksa (dwangsom) tidak diatur dalam peraturan tersebut tersebut;

Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dinyatakan pada pokoknya bahwa upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan, dengan dipertegas pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada pokoknya permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan maka ketentuan mengenai putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan atas putusan ini oleh Tergugat tidak diatur dalam peraturan tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan tujuan untuk menghindari putusan yang sia-sia atau non executable (tidak dapat dieksekusi) maka Hakim berpendapat Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak termasuk dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan atau menyatakan bahwa gugatan in casu bukan merupakan gugatan sederhana;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana dan Peraturan Perundang?undangan lain yang bersangkutan.