Putusan PN RENGAT
8/Pdt.G.S/2024/PN Rgt

Putusan PN RENGAT Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Rgt
Tanggal 20 Agustus 2024 — Penggugat:
PT PERMODALAN EKONOMI RAKYAT
Tergugat:
1.NORA SELPIANA
2.EDI ASTONI

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor: 006/PK-PER/AMK/KKM/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00153 atas nama Nora Selpiana (Tergugat I) adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Kwitansi tanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 71 Tanggal 15 Februari 2022 adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 37/2022 tanggal 16 Februari 2022 adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan Daftar Angsuran Pokok dan Bunga Kredit tanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan berharga menurut hukum;
10. Menyatakan Riwayat Pembayaran Debitur adalah sah dan berharga menurut hukum;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa pokok utangnya kepada Penggugat sejumlah Rp98.973.000,00 (Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
12. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi seluruh isi Perjanjian Kredit Nomor: 006/PK-PER/AMK/KKM/II/2022 tanggal 3 Februari 2022, yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris, yakni dengan menyerahkan: 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 1.012 M2 (Seribu Dua Belas Meter Persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Katipo Pura, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00153 atas nama Nora Selpiana (Tergugat I), yang diikat dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 71 Tanggal 15 Februari 2022 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 37/2022 tanggal 16 Februari 2022, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, dalam keadaan kosong, tanpa ada sesuatu yang menghalangi atau biaya apapun yang diperlukan, apabila dibutuhkan Penggugat berhak untuk menggunakan Penegak Hukum/Aparat Keamanan, guna dilakukan pelelangan umum ataupun pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
14. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;