Putusan PN AIRMADIDI
15/Pdt.G.S/2024/PN Arm

Putusan PN AIRMADIDI Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Arm
Tanggal 26 Agustus 2024 —Penggugat:
Reyni Oktafin Wantania
Tergugat:
Ryne Fransiska Rarun

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut dengan PERMA Gugatan Sederhana) mengatur pada pokoknya Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Apabila dalam pemeriksaan tersebut Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

• Bahwa Penggugat pada tanggal 13 Desember 2021 telah menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Tergugat untuk pengurusan sebidang tanah dengan luas 277,5 M2 di Desa Koka/Tateli Weru Kecamatan Mandolang kemudian selama rentang waktu 3 tahun sejak tahun 2021 Penggugat mengecek pada bulan Juli Tahun 2024 ternyata tidak ada Sertifikat seperti yang dijanjikan oleh Tergugat;
• Bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tanah dan sertifikat kepada Penggugat selama kurang lebih 3 tahun. Karena itu Penggugat lewat Kuasa Hukum memberi Somasi kepada Tergugat, baik Somasi I, II dan terakhir untuk segera menyelesaikan uang pengurusan Sertifikat dan Tanah sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupia) kepada Penggugat sampai batas waktu yang diberikan Tergugat tidak menepatinya, sementara uang pengurusan tanah sudah habis di tangan Tergugat;
• Bahwa berdasarkan pokok gugatannya, Penggugat memohon agar Pengadilan menyatakan Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sejak tahun 2021 sebesar Rp. 65.000.000 dalam Kegiatan Pengurusan Tanah dan Sertifikat di Desa Koka/Tateli Weru Kecamatan Mandolang (petitum angka 2) dan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Kegiatan Pengurusan Tanah dan Sertifikat di Desa Koka/Tateli Weru Kecamatan Mandolang adalah perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi (petitum angka 3);

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok sengketa dalam perkaraa quoyang berupa kesepakatan Para Pihak untuk pengurusan sebidang tanah dengan luas 277,5 M2 di Desa Koka/Tateli Weru Kecamatan Mandolang beserta pengurusan sertifikat atas tanah tersebut dan juga adanya hutang Tergugat kepada Pengugat sejak tahun 2021 sebesar Rp. 65.000.000 dalam Kegiatan Pengurusan Tanah dan Sertifikat di Desa Koka/Tateli Weru Kecamatan Mandolang yang didalikan Penggugat sehingga Hakim berpendapat bahwa pokok sengketa dalam gugatana quoadalah sengketa yang berkaitan dengan kesepakatan pengurusan tanah dan pengurusan sertifikat tanah tersebut dan juga adanya hutang Tergugat kepada Pengugat sejak tahun 2021 sebesar Rp. 65.000.000 dalam Kegiatan Pengurusan Tanah dan Sertifikat di Desa Koka/Tateli Weru Kecamatan Mandolang, sehingga dalam memeriksa gugatan wanprestasi, maka Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat terlebih dahulu wajib membuktikan ada atau tidaknya perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal perjanjian tersebut ada dan sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka selanjutnya Para Pihak wajib membuktikan ada atau tidaknya ketentuan dalam perjanjian tersebut yang tidak dilaksanakan sama sekali, dilaksanakan tetapi tidak tepat waktu, dilaksanakan namun tidak seperti yang diperjanjikan, atau justru melaksanakan sesuatu yang tidak boleh dilaksanakan menurut perjanjian tersebut (cidera janji/wanprestasi) vide Putusan Mahkamah Agung No. 2123K/Pdt/1996 yang kaidah hukumnya ?Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian?;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat tersebut, Penggugat wajib membuktikan ada atau tidaknya kesepakatan pengurusan sebidang tanah dan pengurusan sertifikat tanah tanah dengan luas 277,5 M2 di Desa Koka/Tateli Weru Kecamatan Mandolang dan ada tidaknya hutang Tergugat kepada Pengugat sejak tahun 2021 sebesar Rp. 65.000.000 dalam Kegiatan Pengurusan Tanah dan Sertifikat di Desa Koka / Tateli Weru Kecamatan Mandolang;

Menimbang, bahwa ada dua perbuatan wanprestasi yang wajib dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan posita dan petitumnya sedangkan kedua kesepakatan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu Tergugat didalilkan melakukan wanprestasi berdasarkan kesepakatan pengurusan sebidang tanah dan pengurusan sertifikat tanah tanah dengan luas 277,5 M2 di Desa Koka/Tateli Weru Kecamatan Mandolang dan adanya hutang Tergugat kepada Pengugat sejak tahun 2021 sebesar Rp. 65.000.000 dalam Kegiatan Pengurusan Tanah dan Sertifikat di Desa Koka / Tateli Weru Kecamatan Mandolang, maka Hakim menilai perkara a quo memerlukan pembuktian yang rumit dan tidak sederhana sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PERMA Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 15/Pdt.G.S/2024/PN Arm. dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.