Putusan PN BENGKULU
8/Pid.Pra/2024/PN Bgl

Putusan PN BENGKULU Nomor 8/Pid.Pra/2024/PN Bgl
Tanggal 30 Agustus 2024 — Pemohon:
tedi hartono anak dari pofa
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara RI Cq Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Cq Dirreskrimsus kapolda Bengkulu

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan dugaan Tindak Pidana pelanggaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat 2Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Grafis yang dituduhkan pada Pemohon sebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 20/ IV/ RES.5/ 2024/ Ditreskrimsus, tanggal 24 April 2024, atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 64/ IV/ 2024/ SPKT/ POLDA BENGKULU, tanggal 22 April 2024 yang diterbitkan Termohon adalah TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM.
3. Menyatakan tindakan Termohon melakukan Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan SPDPtertanggal 25 April 2024 pada tanggal 14 Juli 2024 sebagaimana dituangkan dalam Surat Nomor : SPDP/ 19/ IV/ RES.5/ 2024 dinyatakan TIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM;
4. Menyatakan Penetapan Tersangka sebagaimana dituangkan dalam Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/ 26/ VII/ RES.5/ 2024/ Direskrimsus, tanggal 10 Juli 2024 adalah TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM;
5. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan atas dugaan tindak pidana ?setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan ?sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 20/ IV/ RES.5/ 2024/ Ditreskrimsus, tanggal 24 April 2024 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 64/ IV/ 2024/ SPKT/ Polda Bengkulu, tanggal 22 april 2024 karena TIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM, oleh karenanya segala tindakan atau penetapan lainnya yang timbul atau terkait dengan penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 64/ IV/ 2024/ SPKT/ Polda Bengkulu, tanggal 22 april 2024 TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT dengan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar nihil;