Putusan PN MANNA
11/Pdt.G.S/2023/PN Mna

Putusan PN MANNA Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Mna
Tanggal 22 September 2023 —Penggugat:
BRI CABANG MANNA UNIT KOTA TIMUR
Tergugat:
1.Yuntanto
2.Ida Suryani

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan sederhana ini, Penggugat telah melampirkan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00372 atas tanah yang terletak di Desa Suka Bandung Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00361 atas tanah yang terletak di Desa Kemang Manis Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, dan setelah mencermati kedua sertifikat tersebut diketahui bahwa kedua Sertifikat Hak Milik tersebut telah dibebani Hak Tanggungan Nomor 00716/2019, dengan APHT Nomor 942/PR/2019 tanggal 14 Oktober 2019, pendaftaran tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, jika debitur cedera janji atau wanprestasi, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Pelunasan piutang diambil dari hasil lelang. Penjelasan Pasal 6 UUHT memberikan ketentuan, bahwa parate eksekusi tersebut didasarkan pada yang diperjanjikan dalam suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, oleh karena kedua Sertifikat Hak Milik yang dijaminkan oleh Para Tergugat telah diikat dengan Hak Tanggungan, dimana Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial untuk melakukan eksekusi tanpa melalui putusan pengadilan melalui penjualan dimuka umum, serta tidak perlu dinyatakan dengan sah dalam bentuk putusan oleh karena memang sudah sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, sehingga petitum ke empat gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar jaminan dilelang/dijual apabila Para Tergugat tidak melunasi sisa pinjamannya, dapat menimbulkan benturan antara eksekusi Putusan dalam Gugatan Sederhana ini, dengan eksekusi objek tanah jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perjanjian kredit sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat telah dijamin pelunasannya atau diikatkan lagi dengan Hak Tanggungan, sehingga Hakim menilai bahwa perkara ini tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana karena telah melibatkan beberapa pihak diluar pihak Penggugat dengan Tergugat (vide: Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan a quo tidak termasuk dalam gugatan sederhana sederhana sehingga Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Mna dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.