Putusan PT BANDA ACEH
36/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

M E N G A D I L I

- MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM TERHADAP TERDAKWA MARWAN BIN HUSEN TERSEBUT;

- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 28/PID.SUS-TPK/2024/PN BNA TANGGAL 24 JULI 2024, YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT;

MENGADILI SENDIRI:

1. MENYATAKAN TERDAKWA MARWAN BIN HUSEN TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMAIR;

2. MEMBEBASKAN TERDAKWA MARWAN BIN HUSEN DARI DAKWAAN PRIMAIR TERSEBUT;

3. MENYATAKAN TERDAKWA MARWAN BIN HUSEN TERSEBUT DI ATAS TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR;

4. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 3 (TIGA) TAHUN DAN PIDANA DENDA SEJUMLAH RP200.000.000,00 (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN;

5. MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN KEPADA TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI SEJUMLAH RP196.195.972,91 (SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DUA RUPIAH SEMBILAN PULUH SATU SEN) PALING LAMA DALAM WAKTU (1) SATU BULAN SESUDAH PUTUSAN INI BERKEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA HARTA BENDANYA DISITA OLEH JAKSA DAN DILELANG UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI TERSEBUT, DALAM HAL TERPIDANA TIDAK MEMPUNYAI HARTA BENDA YANG MENCUKUPI UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI MAKA DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) TAHUN;

6. MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;

7. MENETAPKAN TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN;

8. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:

- NOMOR 1 (SATU) SAMPAI DENGAN NOMOR 65 (ENAM PULUH LIMA) DIKEMBALIKAN KE PIHAK PEMERINTAH DESA / GAMPONG;

- NOMOR 66 DAN 67 BERUPA UANG TUNAI DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIKONVERSI MENJADI UANG PENGGANTI KERUGIAN NEGARA

9. MEMBEBANKAN KEPADA TERDAKWA MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN YANG UNTUK TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP5.000,00 (LIMA RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa Marwan Bin Husen tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tanggal 24 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Marwan Bin Husen tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa Marwan Bin Husen dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Marwan Bin Husen tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang Pengganti sejumlah Rp196.195.972,91 (seratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah Sembilan puluh satu sen) paling lama dalam waktu (1) satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

8. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- Nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 65 (enam puluh lima) dikembalikan ke pihak pemerintah desa / gampong;

- Nomor 66 dan 67 berupa uang tunai dirampas untuk negara dan dikonversi menjadi uang pengganti kerugian negara

9. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);