Putusan PN ROTE NDAO
2/Pdt.G.S/2024/PN Rno

Putusan PN ROTE NDAO Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Rno
Tanggal 10 September 2024 —Penggugat:
BRIAN EDI ARMANDO KANDOLA
Tergugat:
NOVITA TULLE BRIA

Menimbang ------- isi pertimbangan disini-------

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, memberikan kewajiban Hakim pemeriksa perkara gugatan sederhana untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan menilai apakah materi gugatan yang diajukan tersebut memiliki pembuktian yang sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengingkari janji kawin kepada Penggugat. Bahwa, berdasarkan pengingkaran janji kawin sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Penggugat meminta Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak saja terkait dengan materi gugatan tentang adanya ingkar janji kawin tetapi adanya permintaan tentang pengakuan anak luar kawin dan juga adanya sengketa tentang hak asuh anak yang menjadi satu kesatuan dalam materi gugatan Penggugat yang telah dijelaskan dalam posita dan petitumnya;

Menimbang, bahwa dalam penerapan gugatan sederhana tidak boleh menyimpang dari landasan filosofisnya yaitu penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan dan bahwa perkembangan hubungan hukurn di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mencermati materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Hakim berpendapat bahwa materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam pembuktian yang sederhana karena selain adanya permintaan pembayaran ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat juga adanya permintaan tentang pengakuan anak luar kawin dan juga adanya sengketa tentang hak asuh anak, yang mana semua materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan dalam suatu pembuktian yang sederhana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa gugatan dalam perkara a quo memerlukan pembuktian yang tidak sederhana sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka perkara ini tidak tepat dan tidak termasuk dalam lingkup pemeriksaan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Penetapan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Rno, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena perkara dicoret dari register Perdata maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat setelah dipotong apabila ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk kepentingan perkara ini yang rinciannya termuat dalam penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Rno dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat