Putusan PN KEDIRI
7/Pdt.G.S/2024/PN Kdr

Putusan PN KEDIRI Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Kdr
Tanggal 24 Juni 2024 —Penggugat:
PT.TUGU RAYA ABADI dan PT. SRIKANDI KENCANA UNGGUL
Tergugat:
ALDO EKA ADITYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tanggal 21 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 24 Juni 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Kdr;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat, dapat diketahui Penggugat mengajukan Gugatan Melawan Hukum terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari Gugatan Penggugat khususnya pada bagian identitas Para Pihak serta pada Posita angka 10, dapat diketahui Penggugat merupakan Direktur di dua Perusahaan yaitu PT. TUGU RAYA ABADI dan PT. SRIKANDI KENCANA UNGGUL dan Penggugat mendalilkan bahwa akibat perbuatan Tergugat, Perusahaan Penggugat telah mengalami kerugian yang cukup besar baik secara moril di internal Perusahaan maupun kepercayaan dari beberapa toko langganan tetap dari Perusahaan dan juga kerugian moril yang dalam hal ini total seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat sejumlah uang sebesar Rp 33.880.685,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi ?Para Pihak dalam Gugatan Sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama?, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan Direktur di dua Perusahaan yaitu PT. TUGU RAYA ABADI dan PT. SRIKANDI KENCANA UNGGUL dan Penggugat memiliki kepentingan hukum yang berbeda maka pengajuan Gugatan Sederhana a quo tidak sesuai dengan tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 7/Pdt.G.S/2024/PN Kdr dalam register perkara; dan

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.