Putusan PA TASIKMALAYA
2839/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Putusan PA TASIKMALAYA Nomor 2839/Pdt.G/2024/PA.Tsm
Tanggal 11 September 2024 —Penggugat melawan Tergugat

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (IIM ROHIMAT BIN KOHAR) terhadap Penggugat (DETI APRILIANTI BINTI ADE HERDIAWAN);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Dafiq Syahal Manshur, S.H, M.H, Advokat yang berkantor di Perumahan Casa De Cantique Blok A03 Panyingkiran, Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 dan telah terdaftar dengan register Nomor 3426/Reg.K/2023/PA.Tsm. tanggal 26 Juli 2024, kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterima dan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, sesuai bukti (Vide. P.1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;
Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;
Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;
Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;
Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.2) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;
Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karena perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah memerintahkan Penggugat agar menghadirkan saksi dari keluarga kedua belah pihak atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Jejen Gumilar bin Suherman dan Ade Herdiawan bin Karta, majelis menerima keduanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;
Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;
Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: 1. Indra Satria Adilla, laki-laki yang lahir pada tanggal 07 Mei 2016, 2. Ghibran Riqqila Syarief laki-laki yang lahir pada tanggal 30 Maret 2020 Kedua anak tersebut pada saat dilayangkannya gugatan ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat hanya memberikan nafkah Rp 500.000 per bulan sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang harus menanggung dua orang anak;
4. Bahwa pada akhir tahun 2022 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 1 tahun 8 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.2) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 08 April 2015. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;
Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2022 dan puncaknya akhir tahun 2022, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;
Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah jauh dari tujuanya sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur?an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;
Menimbang, bahwa meskipun demikian tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
Menimbang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor: 379/K/AG/1995 menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014, angka 4 memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:
1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 yang disebut sebagai berikut dalam bagian C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA
1. Hukum Perkawinan
a. Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.
b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:
1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.
Yang kemudian dikuatkan dengan SEMA Nomor 3 tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sehingga berbunyi:
?Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT?
Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 sebagai berikut:
Ejnb j tvn nS ES EC F
Artinya: ?Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu?;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba?in shugro Tergugat (Iim Rohimat bin Kohar) kepada Penggugat (Deti Aprilianti binti Ade Herdiawan);