Putusan PN KOTAMOBAGU
35/Pdt.G.S/2024/PN Ktg

Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Ktg
Tanggal 19 September 2024 —Penggugat:
I MADE WIRATMA
Tergugat:
1.JERRY AUDI KOAGOW
2.CINDILY JESICA GONIE
3.OLVIE KOAGOW

Menimbang,bahwa sebelum menentukan kelanjutan perkara yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya dalam putusan disebut Perma 4 tahun 2019 juncto Perma 2 Tahun 2015), terlebih dahulu Hakim akan melakukan pemeriksaan pendahuluan, yang bertujuan untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwauntuk menentukan suatu gugatan diajukan sebagai gugatan sederhana atau tidak, Hakim berlandaskan pada Pasal 11 Perma 4 tahun 2019 juncto Perma 2 Tahun 2015 yang pada pokoknya menentukan:

1. Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini;
2. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;
3. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 3 dan 4 pada Perma 4 tahun 2019 juncto Perma 2 Tahun 2015 pada pokoknya menyebutkan:

Pasal 3:

1. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan I atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Tidak termasuk dalarn gugatan sederhana adalah: a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalarn peraturan perundang-undangan; atau b. sengketa hak atas tanah;

Pasal 4:

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan tergugat dalarn gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

1. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan sederhana yang diajukan Penggugat dengan saksama, dimana Penggugat mendudukkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai pihak Tergugat kemudian dihubungkan dengan bukti awal yang diajukan berupa kwitansi hanya menunjukkan nama Penggugat dan Tergugat I, serta pada dalil posita gugatan (ringkasan duduk perkara) tidak menggambarkan secara jelas hubungan hukum Tergugat II dan Tergugat III tentang duduk perkara yang dipersoalkan;

Menimbag, bahwa apabila dihubungkan pada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Perma 4 tahun 2019 juncto Perma 2 Tahun 2015 yang menyebutkan Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Maka Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat atau penjelasan ringkasan duduk perkara gugatan sederhana tidak dapat menunjukkan atau menggambarkan kalau Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memiliki kepentingan hukum yang sama pada perkara a quo;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan a quo tidak termasuk ke dalam gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perma Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 35/Pdt.G.S/2024/PN Ktg dalam register perkara; dan

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.