Putusan PN BIAK
29/Pdt.G.S/2024/PN Bik

Putusan PN BIAK Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Bik
Tanggal 20 September 2024 —Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Samofa
Tergugat:
1.Dina Simonia Morin
2.Johanes Buntu

Menimbang:

• Bahwa berdasarkan Pasal 6A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi ?Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?;
• Bahwa Penggugat dalam mendaftarkan Gugatan Sederhananya menggunakan E-Court/pendaftaran secara elektronik dengan nomor perkara 29/Pdt.G.S/2024/PN Bik;
• Bahwa Penggugat dalam mendaftarkan perkara Gugatan Sederhananya mencantumkan 2 (dua) nama Tergugat, yaitu Tergugat atas nama Dina Simonia Morin selaku Tergugat I dan Johanes Buntu selaku Tergugat II;
• Bahwa dalam posita Penggugat nomor 1 (satu) dan nomor 3 (tiga) menerangkan adanya pinjaman/kredit Kupedes senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 bidang tanah/bangunan dengan Kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Nomor: 592.2/27 atas nama Johanes Buntu;
• Bahwa terhadap 1 bidang tanah/bangunan dengan Kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Nomor: 592.2/27 atas nama Johanes Buntu yang dijadikan jaminan/anggunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat merupakan surat pernyataan pelepasan adat tanpa didukung oleh sertifikat tanah yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi pemerintah yang berhak mencetak dan menerbitkan sertifikat tanah;
• Bahwa terhadap anggunan berupa Surat Pernyataan Pelepasan Nomor: 592.2/27 atas nama Johanes Buntu, yang telah di anggunkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat untuk melakukan pinjaman harus diteliti lebih lanjut terkait dengan kepastian kepemilikannya dan keabsahannya, maka perlu dilakukan pembuktian yang lebih rinci dan tidak sederhana;
• Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, menyatakan bahwa Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, dengan demikian setelah Hakim membaca dan meneliti bukti surat dari Penggugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa dengan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
• Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tidak akan diperiksa lebih lanjut;
• Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diperiksa lebih lanjut, maka perkara Penggugat tersebut haruslah dicoret dari buku register perkara perdata gugatan sederhana Pengadilan Negeri Biak, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengembalikan sisa biaya perkara tersebut kepada Penggugat;

Mengingat:

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencoret perkara Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Bik dari buku register perkara perdata gugatan sederhana Pengadilan Negeri Biak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;