Putusan PN BATUSANGKAR
73/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 73/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk
Tanggal 18 September 2024 —Penuntut Umum:
Hafiz Faramanda, S.H.
Terdakwa:
RONI SAPUTRA Pgl RONI Bin SUDIRMAN

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Saputra Pgl Roni Bin Sudirman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Di Subsidi sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) lambar kode QR pembelian BBM Bersubsidi untuk kendaraan dengan nomor polisi BA 8858 KU;
• 1 (satu) lambar kode QR pembelian BBM Bersubsidi untuk kendaraan dengan nomor polisi BA 1785 EB;
• 1 (satu) buah slang plastik;
• 1 (satu) buah cerocok warna merah;

Dimusnahkan;

• 9 (sembilan) buah Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) buah Jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang telah dilakukan lelang terhadap barang bukti BBM tersebut yang mana didapatkan uang tunai hasil lelang sejumlah Rp2.036.205,00 (dua juta tiga puluh enam ribu dua ratus lima rupiah);

Dirampas untuk negara;

• 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Isuzu Phanter warna merah metalik dengan nomor registrasi BA 1785 EB, nomor rangka N518186 dan nomor mesin A018186 beserta kunci kontak;
• 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan roda 4 (empat) merk Isuzu Phanter warna merah metalik dengan nomor registrasi BA 1785 EB, nomor rangka N518186 dan nomor mesin A018186 dengan pemilik an. ASRIL AS;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);