Putusan PTA JAKARTA
112/Pdt.G/2024/PTA.JK

Putusan PTA JAKARTA Nomor 112/Pdt.G/2024/PTA.JK
Tanggal 24 September 2024 —Pembanding/Tergugat : PARSONO Diwakili Oleh : Suraji Noto Suwarno S.H, M.H, CPL
Terbanding/Penggugat : SUMIYEM

PERTIMBANGAN HUKUM

MENIMBANG, BAHWA PEMBANDING MENGAJUKAN BANDING PADA 5 AGUSTUS 2024, KETIKA PUTUSAN TERSEBUT DIBACAKAN MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADILAN PADA TANGGAL 24 JULI 2024 DIHADIRI OLEH PENGGUGAT/TERBANDING DAN TERGUGAT/PEMBANDING SECARA ELEKTRONIK, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN BANDING TERSEBUT MASIH DALAM TENGGAT MASA BANDING YAKNI DALAM WAKTU 11 HARI SESUAI DENGAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERATURAN PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA;

MENIMBANG, BAHWA PEMBANDING ADALAH PIHAK TERGUGAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA NOMOR 665/PDT.G/2024/PA.JU, TANGGAL 24 JULI 2024, MAKA PIHAK YANG MENGAJUKAN PEMERIKSAAN ULANG PADA TINGKAT BANDING ADALAH PIHAK DALAM PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA, SEHINGGA PIHAK DALAM PERKARA INI MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI PERSONA STANDI IN JUDICIO DALAM PERKARA A QUO SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 26 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN JO. PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DAN PERUBAHAN KEDUA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009;

MENIMBANG, BAHWA DALAM PERKARA TINGKAT BANDING INI PEMBANDING TELAH MEMBERI KUASA KEPADA SURAJI NOTO SUWARNO, S.H., M.H., C.P.L. ADVOKAT YANG BERKANTOR PADA EDY AHMAD N, SURAJI NOTO SUWARNO LAW FIRM, BERALAMAT BERDOMISILI HUKUM TETAP DI NDALEM NOTO SUWARNO, JALAN GUNUNG JAMBU NOMOR 110 NGLENGKONG 28/26 KELURAHAN SERUT KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I YOGYAKARTA, BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS TANGGAL 29 JULI 2024 YANG TERDAFTAR DALAM REGISTER SURAT KUASA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA, NOMOR 553/SK.KH/2024/PAJU, TANGGAL 5 AGUSTUS 2024. SEDANGKAN TERBANDING TELAH MEMBERI KUASA KEPADA FX ROY TRIMURYANTO, S.E., S.H., M.H. DAN SUHARNO, S.H., M.H, ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM YANG BERKANTOR PADA KANTOR HUKUM LAW FIRM ??SR & PARTNERS BERALAMAT DI JALAN TELAGA GUNA 2, RT04. RW01, NOMOR 5, SUNTER JAYA, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA, BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS TANGGAL 10 AGUSTUS 2024 YANG TERDAFTAR DALAM REGISTER SURAT KUASA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA, NOMOR 584/SK.KH./2024/PAJU, TANGGAL 13 AGUSTUS 2024;

MENIMBANG, BAHWA PEMBERIAN KUASA TERSEBUT DINILAI TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU (VIDE PASAL 123 HIR, JO. PASAL 1759 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA JO. PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT JO. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1971 JO. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1994, DAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TELAH MEMERIKSA KELENGKAPAN DOKUMEN YANG TERKAIT DENGAN SURAT KUASA TERSEBUT, TERNYATA KUASA TERSEBUT TELAH MEMENUHI SYARAT FORMAL SEBAQAI KUASA, SEHINGGA DAPAT DITERIMA SEBAGAI KUASA PARA PIHAK DALAM PERKARA TINGKAT BANDING INI;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN TERSEBUT, MAKA PERMOHONAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH KUASA HUKUM PEMBANDING TERSEBUT TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL, DAN KARENANYA PERMOHONAN BANDING TERSEBUT DAPAT DITERIMA UNTUK DIPERIKSA;

MENIMBANG, BAHWA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TELAH BERUSAHA UNTUK MENDAMAIKAN KEDUA BELAH PIHAK BERPERKARA, BAIK OLEH MAJELIS HAKIM ITU SENDIRI MAUPUN MELALUI PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR KOSIDAH, S.H., M.SI. NAMUN BERDASARKAN LAPORAN HASIL MEDIASI TANGAL 15 MEI 2024 MEDIASI TERSEBUT TIDAK BERHASIL, OLEH KARENA ITU PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA BERPENDAPAT UPAYA DAMAI TERSEBUT TELAH MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN, SEHINGGA PROSES PENYELESAIAN PERKARA SECARA LITIGASI DAPAT DILANJUTKAN;

MENIMBANG BAHWA SELANJUTNYA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA AKAN MENGADILI MATERI PERKARA;

MENIMBANG, BAHWA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA SEBAGAI JUDEX FACTI BERKEWAJIBAN UNTUK MEMERIKSA ULANG TENTANG APA YANG TELAH DIPERIKSA, DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA UNTUK KEMUDIAN DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUS KEMBALI PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING;

MENIMBANG, BAHWA SETELAH MEMPELAJARI DAN MEMPERHATIKAN SECARA SAKSAMA BERKAS PERKARA YANG TERDIRI DARI BERITA ACARA SIDANG, SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA NOMOR 665/PDT.G/2024/PA.JU TANGGAL 24 JULI 2024 BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 18 MUHARRAM 1446 HIJRIAH, SERTA SETELAH MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA YANG MEMUTUS PERKARA INI, MEMORI BANDING PEMBANDING DAN KONTRA MEMORI BANDING TERBANDING, MAKA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN SEPERTI BERIKUT INI;

DALAM EKSEPSI

MENIMBANG, BAHWA TERGUGAT BERSAMAAN DENGAN JAWABANNYA TELAH MENGAJUKAN EKSEPSI, YANG PADA POKOKNYA MENYATAKAN BAHWA PERKARA YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA PERIHAL ??PERMOHONAN CERAI GUGAT? ADALAH SANGAT KABUR, TIDAK JELAS DAN TIDAK TERANG (OBSCUUR LIBEL) KARENA MENCAMPUR ADUKKAN ANTARA PERKARA VOLUNTAIR DAN PERKARA CONTENTIOSA SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN OLEH SEBAB ITU SURAT PENGAJUAN CERAI PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT TERMASUK CACAT FORMIL SEHINGGA OLEH KARENANYA PENGAJUAN CERAI PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD / N.O).

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP EKSEPSI TERGUGAT TERSEBUT, PENGGUGAT MENGAJUKAN JAWABAN YANG PADA POKOKNYA MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT DENGAN ALASAN SEBAGAIMANA YANG DISAMPAIKAN DALAM REPLIKNYA;

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP EKSEPSI TERSEBUT MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DALAM PUTUSANNYA, YANG AMARNYA MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT TERSEBUT;

MENIMBANG, BAHWA SETELAH MEMPELAJARI DAN MENELITI SECARA SAKSAMA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TERSEBUT, MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA BERPENDAPAT BAHWA APA YANG TELAH DIPERTIMBANGKAN DAN DINYATAKAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TERSEBUT DIPANDANG SUDAH TEPAT DAN BENAR, OLEH KARENANYA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TERSEBUT SUDAH TEPAT DAN BENAR, DAN DIAMBIL ALIH OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA MENJADI PERTIMBANGAN SENDIRI, SEHINGGA PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TENTANG EKSEPSI TERSEBUT PATUT UNTUK DIPERTAHANKAN DAN DIKUATKAN PADA TINGKAT BANDING.

DALAM POKOK PERKARA

MENIMBANG, BAHWA ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TERSEBUT, PEMBANDING DALAM MEMORI BANDINGNYA TELAH MENGAJUKAN KEBERATAN-KEBERATAN, YANG PADA POKOKNYA BAHWA PEMBANDING MENYATAKAN MENOLAK PUTUSAN JUDEX FACTIE PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA KARENA MENGESAMPINGKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DIMUKA PERSIDANGAN SEHINGGA PUTUSAN JUDEX FACTIE PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA SANGAT MENGANDUNG KEKELIRUAN DAN TIDAK CERMAT DIDALAM PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HUKUMNYA DAN MENYEBABKAN LAHIRNYA PUTUSAN YANG KELIRU, TIDAK BENAR DAN TIDAK SESUAI DENGAN PENERAPAN HUKUM DAN PRINSIP KEADILAN, MAKA DARI ITU PEMOHON BANDING SANGAT KEBERATAN DAN MENOLAK PUTUSAN JUDEX FACTIE PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TERSEBUT DIATAS;

MENIMBANG, BAHWA SETELAH MEMBACA DENGAN SAKSAMA BERKAS PERKARA A QUO YANG TERDIRI DARI BUNDEL A, BUNDEL B, MEMBACA BERKAS MEMORI BANDING PEMBANDING YANG DIAJUKAN PIHAK PEMBANDING, DAN MEMBACA BERKAS KONTRA MEMORI BANDING TERBANDING YANG DIAJUKAN PIHAK TERBANDING, MAKA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TENTANG POKOK PERKARA MENGENAI PERCERAIANNYA KARENA PERTIMBANGAN TERSEBUT TELAH TEPAT DAN BENAR, SEHINGGA DAPAT DIAMBIL ALIH MENJADI PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN SENDIRI DENGAN TAMBAHAN PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT:

MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TELAH MEMPERTIMBANGKAN DENGAN BENAR SEGALA PROSES PERSIDANGAN PERCERAIAN INI DENGAN CERMAT, SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, MULAI DARI MEMPERTIMBANGKAN GUGATAN PENGGUGAT, JAWABAN TERGUGAT, REPLIK PENGGUGAT DAN DUPLIK TERGUGAT, DAN TELAH MEMPERTIMBANGKAN DARI SEGI FORMIL DAN MATERIL DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERKARA A QUO BUKTI-BUKTI SURAT BAIK DARI PENGGUGAT YANG BERUPA P.1 SAMPAI P.4 MAUPUN DARI TERGUGAT YANG BERUPA T.1 SAMPAI T.6, SEHINGGA TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 163 HIR;

MENIMBANG BAHWA DISAMPING ITU PEMBANDING/TERGUGAT DALAM JAWABANNYA YANG DISAMPAIKAN SECARA LISAN PADA PERSIDANGAN TANGGAL 19 JUNI 2024 TELAH MEMBENARKAN BAHWA PEMBANDING DAN TERBANDING TELAH PISAH RUMAH KURANG LEBIH 1 TAHUN DAN SELAMA PISAH TIDAK PERNAH MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI LAGI KARENA PENGGUGAT SELALU MENOLAK;

MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TELAH MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI TETANGGA DEKAT DAN TEMAN DEKAT KELUARGA DARI PIHAK PENGGUGAT, MASING-MASING BERNAMA YANI BIN SASTRO DIRAN DAN MARYATI BINTI FAIZ DAN SAKSI TERGUGAT BERNAMA SUPRIYATNA BIN RASIM, SAKSI-SAKSI TERSEBUT ADALAH ORANG DEWASA YANG MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA TERPISAH DI BAWAH SUMPAH DI MUKA SIDANG, ISI KETERANGAN SAKSI-SAKSI ADALAH FAKTA YANG DILIHAT ATAU DIDENGAR SENDIRI OLEH PARA SAKSI DAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI SECARA MATERIL SALING BERSESUAIAN SATU SAMA LAIN DAN RELEVAN DENGAN DALIL-DALIL YANG HENDAK DIBUKTIKAN OLEH PENGGUGAT MAUPUN BANTAHAN TERGUGAT SERTA TIDAK ADA HALANGAN DITERIMANYA KESAKSIAN PARA SAKSI TERSEBUT, MAKA SAKSI-SAKSI TERSEBUT TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN MATERIL SEHINGGA KETERANGAN SAKSI-SAKSI TERSEBUT DAPAT DIPERTIMBANGKAN SEBAGAI ALAT BUKTI SEBAGAIMANA DIKEHENDAKI KETENTUAN PASAL 171 AYAT (1), PASAL 172 HIR DAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN YANG MENGATUR KESAKSIAN PIHAK KELUARGA DAN ORANG DEKAT DENGAN SUAMI ISTRI ITU DALAM PERKARA PERCERAIAN;

MENIMBANG, BAHWA GUGATAN CERAI DAPAT DIKABULKAN JIKA FAKTA MENUNJUKKAN RUMAH TANGGA SUDAH PECAH (BROKEN MARRIAGE) DENGAN INDIKATOR ANTARA LAIN SUDAH ADA UPAYA DAMAI TETAPI TIDAK BERHASIL, SUDAH TIDAK ADA KOMUNIKASI YANG BAIK ANTARA SUAMI ISTERI, SALAH SATU PIHAK ATAU MASING-MASING MENINGGALKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI SUAMI ISTRI, TELAH PISAH RANJANG/TEMPAT TINGGAL BERSAMA, SEBAGAIMANA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI. NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG RI. TAHUN 2013 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN;

MENIMBANG BAHWA BERDASARKAN APA YANG TELAH DIPERTIMBANGKAN DI ATAS, YAKNI DENGAN ADANYA FAKTA YANG MEYAKINKAN BAHWA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN DAN TELAH TERJADI PISAH SELAMA LEBIH KURANG 1 TAHUN SEBAGAIMANA DIAKUI TERGUGAT, SERTA TIDAK ADANYA KOMUNIKASI YANG BAIK ANTARA SUAMI ISTRI, SEMENTARA MAJELIS HAKIM DALAM SETIAP PERSIDANGAN TELAH BERUSAHA SEMAKSIMALNYA UNTUK MENDAMAIKAN DAN MERUKUNKAN KEDUA BELAH PIHAK YANG BERPERKARA, DEMIKIAN JUGA PARA SAKSI DAN JUGA MEDIATOR, AKAN TETAPI TIDAK BERHASIL, MAKA FAKTA-FAKTA TERSEBUT MERUPAKAN INDIKASI BAHWA RUMAH TANGGA PEMBANDING DAN TERBANDING TIDAK HARMONIS LAGI, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN RUMAH TANGGA PEMBANDING DENGAN TERBANDING TELAH PECAH (BROKEN MARRIAGE);

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN FAKTA-FAKTA TERSEBUT DI ATAS MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA HATI KEDUA BELAH PIHAK/PEMBANDING DENGAN TERBANDING TERSEBUT TELAH PECAH, SEHINGGA TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 39 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO. PASAL 19 HURUF (C) DAN HURUF (F) PERATURAN PEMERINTAH NOMO 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN PASAL 116 HURUF (C) DAN HURUF (F) KOMPILASI HUKUM ISLAM;

MENIMBANG, BAHWA MENURUT YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 237K/AG/1998, TANGGAL 17 MARET 1999, YANG MENGANDUNG ABSTRAKSI HUKUM, BAHWA CEKCOK, HIDUP BERPISAH, TIDAK DALAM SATU TEMPAT KEDIAMAN BERSAMA, SALAH SATU PIHAK TIDAK BERNIAT MENERUSKAN KEHIDUPAN BERSAMA DENGAN PIHAK LAIN, MERUPAKAN FAKTA YANG CUKUP SESUAI ALASAN PERCERAIAN PASAL 39 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JO. PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974;

MENIMBANG, BAHWA SELAIN ITU TERJADINYA PISAH RUMAH ANTARA TERBANDING DAN PEMBANDING SELAMA SEKITAR SATU TAHUN, DAN TIDAK SALING MEMPERDULIKAN SUDAH MERUPAKAN FAKTA ADANYA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SEHINGGA TIDAK ADA HARAPAN UNTUK RUKUN DALAM RUMAH TANGGA DAPAT DIJADIKAN ALASAN UNTUK MENGABULKAN GUGATAN PERCERAIAN, HAL MANA TELAH SESUAI DENGAN YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1354K/PDT/2000 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2003;

MENIMBANG, BAHWA DI SAMPING DARI HAL YANG DIPERTIMBANGKAN DI ATAS TERSEBUT MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA SEPENDAPAT DENGAN PENDAPAT AHLI HUKUM ISLAM, SYEKH ABDURRAHMAN ASH SHABUNI DALAM KITAB MADA HURRIYATUZ ZAUJAINI FITH THALAAQ FISSARIATIL ISLAMIYAH, HALAMAN 83 DAN DIAMBIL ALIH MENJADI PENDAPAT MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA SEBAGAI BERIKUT:

?? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ? ?? ?? ? ?? ?. ?? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ??? ? ??? ?? ???? ?? ?? ?? ?? £? ? ??

ARTINYA: ??ISLAM MEMILIH JALAN PERCERAIAN KETIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA ATAU KELUARGA TELAH MENGALAMI KEGONCANGAN, NASIHAT SUDAH TIDAK BERGUNA LAGI DAN TIDAK DAPAT TERCAPAI PERDAMAIAN DI ANTARA KEDUA BELAH PIHAK SERTA IKATAN PERKAWINAN TERSEBUT MENJADI TANPA RUH (HAMPA), KARENA ITU MENGHARUSKAN UNTUK MEMPERTAHANKAN TETAP BERLANGSUNGNYA PERKAWINAN TERSEBUT BERARTI SAMA DENGAN MENGHUKUM SALAH SATU PIHAK DENGAN HUKUMAN PENJARA SEUMUR HIDUP, HAL INI MERUPAKAN SUATU KEDZALIMAN YANG BERTENTANGAN DENGAN JIWA KEADILAN?.

MENIMBANG, BAHWA SELAIN ITU PULA, DALAM IKATAN PERKAWINAN, SUAMI ISTRI DITUNTUT ADANYA SUATU GERAK DAN LANGKAH YANG BERSIFAT MUTUALISTIS, ANTARA LAIN MUTUAL RESPECT (SALING HORMAT), MUTUAL HELP (SALING BANTU MEMBANTU), MUTUAL COOPERATION (SALING BEKERJA SAMA), MUTUAL INTER-DEPENDENCY (SALING KETERGANTUNGAN) DAN MUTUAL UNDERSTANDING (SALING PENGERTIAN), AKAN TETAPI DALAM PERKAWINAN ANTARA TERBANDING DENGAN PEMBANDING HAL TERSEBUT SUDAH TIDAK TERWUJUD LAGI;

MENIMBANG, BAHWA KEBERATAN PENGGUGAT/PEMBANDINGDALAM MEMORI BANDINGNYA PADA PRINSIPNYA ADALAH BERUPA PENGULANGAN TERHADAP APA YANG TELAH DIKEMUKAKAN DALAM JAWAB MENJAWAB PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA SUDAH TEPAT DAN BENAR PERTIMBANGANNYA DALAM MEMUTUS PERKARA TERSEBUT SERTA TELAH DITAMBAHKAN PERTIMBANGAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI ATAS. ADAPUN MENGENAI KEBERATAN LAINNYA YANG BELUM DIPERTIMBANGKAN, MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA MENGUTIP YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 143 K/SIP/1956TANGGAL 14 AGUSTUS 1957 YANG ABSTRAKSI HUKUMNYA MENYATAKAN BAHWA HAKIM TINGKAT BANDING TIDAK HARUS MENINJAU SERTA MEMPERTIMBANGKAN KEBERATAN PEMBANDING SATU PERSATU;

MENIMBANG, BAHWA SELANJUTNYA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT DI ATAS, MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA BERPENDAPAT BAHWA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA NOMOR 665/PDT.G/2024/PA.JU TANGGAL 24 JULI 2024 BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 18 MUHARRAM 1446 HIJRIYAH DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIKUATKAN SEBAGAIMANA AMAR YANG DIURAIKAN DIBAWAH INI;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PERKARA INI MENGENAI SENGKETA DALAM BIDANG PERKAWINAN, MAKA BERDASARKAN PASAL 89 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DAN PERUBAHAN KEDUA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 BIAYA PERKARA DALAM TINGKAT PERTAMA TETAP DIBEBANKAN KEPADA PENGGUGAT/TERBANDING DAN PADA TINGKAT BANDING DIBEBANKAN KEPADA PEMBANDING;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada 5 Agustus 2024, ketika putusan tersebut dibacakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Juli 2024 dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding secara elektronik, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 11 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.JU, tanggal 24 Juli 2024, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai persona standi in judicio dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara tingkat banding ini Pembanding telah memberi kuasa kepada Suraji Noto Suwarno, S.H., M.H., C.P.L. Advokat yang berkantor pada Edy Ahmad N, Suraji Noto Suwarno Law Firm, beralamat berdomisili hukum tetap di Ndalem Noto Suwarno, Jalan Gunung Jambu Nomor 110 Nglengkong 28/26 Kelurahan Serut Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul D.I Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar dalam register surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor 553/SK.Kh/2024/PAJU, tanggal 5 Agustus 2024. Sedangkan Terbanding telah memberi kuasa kepada FX Roy Trimuryanto, S.E., S.H., M.H. dan Suharno, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum Law Firm ???SR & Partners beralamat di Jalan Telaga Guna 2, RT04. RW01, Nomor 5, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2024 yang terdaftar dalam register surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor 584/SK.Kh./2024/PAJU, tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 123 HIR, jo. Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal sebaqai Kuasa, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa para pihak dalam perkara tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim itu sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Kosidah, S.H., M.Si. namun berdasarkan laporan hasil mediasi tangal 15 Mei 2024 mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai judex facti berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 24 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, serta setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memutus perkara ini, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan seperti berikut ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Jakarta Utara Perihal ???Permohonan Cerai Gugat??? adalah sangat kabur, tidak jelas dan tidak terang (Obscuur Libel) karena mencampur adukkan antara Perkara Voluntair dan Perkara Contentiosa sehingga bertentangan dengan hukum dan oleh sebab itu surat pengajuan cerai Penggugat terhadap Tergugat termasuk cacat formil sehingga oleh karenanya pengajuan cerai Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / N.O).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak Eksepsi Tergugat dengan alasan sebagaimana yang disampaikan dalam repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara telah memberikan pertimbangan dalam putusannya, yang amarnya menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut dipandang sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut sudah tepat dan benar, dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menjadi pertimbangan sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara tentang eksepsi tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut, Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan, yang pada pokoknya bahwa Pembanding menyatakan menolak putusan judex factie Pengadilan Agama Jakarta Utara karena mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan sehingga putusan judex factie Pengadilan Agama Jakarta Utara sangat mengandung kekeliruan dan tidak cermat didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan menyebabkan lahirnya putusan yang keliru, tidak benar dan tidak sesuai dengan penerapan hukum dan prinsip keadilan, maka dari itu pemohon banding sangat keberatan dan menolak putusan judex factie Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan saksama berkas perkara a quo yang terdiri dari bundel A, bundel B, membaca berkas memori banding Pembanding yang diajukan pihak Pembanding, dan membaca berkas kontra memori banding Terbanding yang diajukan pihak Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara tentang pokok perkara mengenai perceraiannya karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara telah mempertimbangkan dengan benar segala proses persidangan perceraian ini dengan cermat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari mempertimbangkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, dan telah mempertimbangkan dari segi formil dan materil dan hubungannya dengan perkara a quo bukti-bukti surat baik dari Penggugat yang berupa P.1 sampai P.4 maupun dari Tergugat yang berupa T.1 sampai T.6, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa disamping itu Pembanding/Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 19 Juni 2024 telah membenarkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun dan selama pisah tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi karena Penggugat selalu menolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara telah mendengarkan keterangan saksi-saksi tetangga dekat dan teman dekat keluarga dari pihak Penggugat, masing-masing bernama Yani bin Sastro Diran dan Maryati binti Faiz dan saksi Tergugat bernama Supriyatna Bin Rasim, saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat maupun bantahan Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 HIR dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur kesaksian pihak keluarga dan orang dekat dengan suami istri itu dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, yakni dengan adanya fakta yang meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah selama lebih kurang 1 tahun sebagaimana diakui Tergugat, serta tidak adanya komunikasi yang baik antara suami istri, sementara majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, demikian juga para saksi dan juga mediator, akan tetapi tidak berhasil, maka fakta-fakta tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hati kedua belah pihak/Pembanding dengan Terbanding tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (c) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu terjadinya pisah rumah antara Terbanding dan Pembanding selama sekitar satu tahun, dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa di samping dari hal yang dipertimbangkan di atas tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pendapat ahli Hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab Mada Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Fissariatil Islamiyah, halaman 83 dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai berikut:

????? ????? ?????????? ?????? ????????? ????? ????? ???????? ?????????? ?????? ???? ?????? ?????? ???? ????? ????. ?????? ???? ????? ???????? ????? ???? ???? ???? ????? ??????????? ???????? ??? ??????? ????? ??? ??????????? ???????? ???????? ?????? ????? ?????? ???? ?????????

Artinya: ???Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasihat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian di antara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (hampa), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kedzaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan???.

Menimbang, bahwa selain itu pula, dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual inter-dependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding hal tersebut sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembandingdalam memori bandingnya pada prinsipnya adalah berupa pengulangan terhadap apa yang telah dikemukakan dalam jawab menjawab pada Pengadilan tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara sudah tepat dan benar pertimbangannya dalam memutus perkara tersebut serta telah ditambahkan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagaimana diuraikan di atas. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 24 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar yang diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama tetap dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;