Putusan PA MADIUN
227/Pdt.G/2024/PA.Mn

Putusan PA MADIUN Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Mn
Tanggal 24 September 2024 —Penggugat melawan Tergugat

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

3. Memberi izin kepada Pemohon (HERU IMAM HUDA BIN SUNARTO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (BETTY KARLINA BINTI SUBAKRI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;

4. Menetapkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 2024 yang isi perjanjiannya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Termohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, yang bernama Muchammad Aliff Fairozi lahir tanggal 12 Desember 2008;

2. Termohon harus memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pemohon tidak diberikan hak akses oleh Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut;

3. Pertemuan dan interaksi Pemohon terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Termohon ;

4. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak tersebut melalui Termohon sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 2

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon, berupa:

a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

b. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Pasal 3

Pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 di atas dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dan putusan pengabulan talak Pemohon tersebut telah berkekuatan hukum tetap

adalah sah dan mengikat kepada Pemohon dan Termohon;

5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati isi perjanjian sebagaimana diktum amar putusan angka 4 (empat);

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);