- Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan ketika dinasehati dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Termohon sering menyebarkan aib (kejelekan) Pemohon kepada orang lain;
- Termohon sering keluar malem tanpa sepengatahuan Pemohon;
- Termohon sering mengadaikan barang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan ketika dinasehati dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon melainkan Pemohon yang selingkuh dengan wanita lain, sampai dibuatkan kartu kredit atas nama selingkuhannya;
- Bahwa tidak benar Termohon sering menyebarkan aib (kejelekan) Pemohon kepada orang lain, melainkan Termohon melaporkan perilaku Pemohon yang selingkuh dengan wanita lain kepada kantor tempat Pemohon bekerja sehingga banyak orang mengetahuinya;
- Bahwa tidak benar Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon, melainkan Termohon tidak pernah keluar tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dau) orang anak masing-maisng bernama Nabila Aprilia Ariyanto, umur 19 tahun dan Cantika Oktavia Ariyanto, umur 12 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, namun penyebabnya tidak diketahui secara pasti;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama sejak pertengahan tahun 2023 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama kurang lebih 1 tahun;
- Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 1171/Pdt.G/2024/PA.Krs |
|
Nomor | 1171/Pdt.G/2024/PA.Krs |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Perdata Agama Perdata Agama Perceraian |
Kata Kunci | Cerai Talak |
Tahun | 2024 |
Tanggal Register | 10 Juni 2024 |
Lembaga Peradilan | PA KRAKSAAN |
Jenis Lembaga Peradilan | PA |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Dra. Siti Rohmah |
Hakim Anggota | Br Hakim Anggota Bustani, Hakim Anggota H. Moch. Bahrul Ulum |
Panitera | Panitera Pengganti: Dini Rininda |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | DIKABULKAN |
Catatan Amar |
DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, telah menyerahkan asli Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: KEP-19/M.5/Cp.2/04/2024, tanggal 23 Januari 2024, tentang Pemberian Izin Perceraian, dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, juncto Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui bantuan Mediator bersertipikat yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Suaidi Mashfuh, S.Ag., M.HES., terdaftar di Pengadilan Agama Kraksaan, namun oleh Mediator tersebut dinyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan dilampiri Surat Pernyataan tentang ketidakberhasilan mediasi dalam perkara yang bersangkutan yang ditandatanggani oleh kedua belah pihak berperkara dan oleh Mediator tersebut, sehingga pemeriksaan perkara a quo telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga sekarang, akhirnya Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kraksaan; Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon membantah dalil-dalil Pemohon mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan mendallikan sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik; Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon; Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab pertengkaran dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR. yang konkordan dengan adagium yang berbunyi "Affirmanti incumbit probate", para pendalil harus dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut, sehingga kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang; Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. serta 2 (dua) orang saksi; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Pemohon mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio), oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata; Menimbang, bahwa saksi 1 (Ahmad Jazuli bin Supaat), saksi 2 (Syaiful Bahri bin Nihar), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR; Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon diketahui oleh saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali di rumah dinas Pemohon (kurang lebih awal tahun 2023), sedang saksi 2 menyaksikan perselisihan dan pertengkaran tersebut 3 (tiga) kali di kantor Kejaksaan Kraksaan tempat kerja Pemohon sebelum mereka berpisah, kemudian saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sama-sama mengetahui sendiri terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2023 sampai saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali, sehingga keterangan kedua orang saksi sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, secara materil saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti; Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab pertengkaran karena Termohon sering melawan kepada Pemohon dan Termohon tidak bisa dinasehati oleh Pemohon yaitu Termohon sering melawan ketika dinasehati dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon hanya saksi 1 (satu) yang mengetahuinya sedangkan saksi 2 (dua) tidak mengetahuinya dan tidak ada tambahan bukti lain (unnus testis nullus testis), sehingga keterangan kedua orang saksi sepanjang mengenai penyebab perselisihan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimal pembuktian, maka keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti; Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab pertengkaran karena Termohon sering menyebarkan aib (kejelekan) Pemohon kepada orang lain dan Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon sering mengadaikan barang tanpa sepengetahuan Pemohon, tidak didukung dengan bukti, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Pemohon sepenjang penyebab pertengaran dimaksud oleh karenanya dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Termohon dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena itu dalil-dalil bantahan Termohon tersebut harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut di atas, selain untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam); Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut; Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mecintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam); Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah ?matri monial guilt? tetapi ?broken marriage? (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996; Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sejak pertengahan tahun 2023 berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali; Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur?an disebut dengan ?miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)? dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur?an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri; Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi: Artinya: ?Dan jika mereka ber?azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui?; Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan a quo Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan; DALAM REKONVENSI Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam rekonvensi; Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersamaan jawaban pertama sesuai dengan asas sederhana dalam beracara yang dianut oleh HIR., maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap telah sejalan dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, dan juga tidak bertentanggan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karenanya maka Majelis berpendapat bahwa secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi pada petitum angka 2.1 sampai dengan angka 2.4 kepada Tergugat Rekonvensi berupa: 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari atau keseluruhan sebesar Rp50.000,00 x 30 hari x 3 bulan = Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah); 2.2. Nafkah Madliyah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari atau keseluruhan sebesar Rp50.000,00 x 30 hari x 10 bulan = Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); 2.3. Nafkah Mut'ah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 2.4. Nafkah dua orang anak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan sampai usia dewasa; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut: Tentang nafkah iddah Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2.1 menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari atau keseluruhan sebesar Rp50.000 x 30 hari x 3 bulan = Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan nominal tuntutan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya secara lisan setuju dan menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut; Menimbang bahwa oleh karena perihal gugatan nafkah iddah telah terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim akan menetapkan besarnya nafkah iddah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2.1 perihal nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian, dan terhadap tuntutan jumlah nafkah iddah yang selebihnya dinyatakan tidak beralasan, maka harus ditolak; Tentang nafkah madliyah Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2.2 menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah madliyah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari atau keseluruhan sebesar Rp50.000,00 x 30 hari x 10 bulan = Rp.10.500.000 ( sepuluh ribu lima ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolaknya karena mulai awal pernikahan sampai detik ini, Tergugat Rekonvensi tidak pernah meminta gaji, uang makan dan tunjangan kinerja; Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut gugatan nafkah madliyah kepada Tergugat Rekonvensi, dan atas pencabutan gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyetujuinya, serta pencabutan tersebut dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya pencabutan gugatan Penggugat Rekonvensi dimaksud dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah madliyah dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2. 2 perihal nafkah madliyah, Majelis Hakim mengesampingkannya dan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut; Tentang mut?ah Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2.3 menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut?ah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan nominal tuntutan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sanggup membayar mut?ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya secara lisan setuju dan menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut; Menimbang bahwa oleh karena perihal gugatan mut?ah telah terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim akan menetapkan besarnya mut'ah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut?ah berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2.3 perihal mut?ah dapat dikabulkan sebagian, dan terhadap tuntutan jumlah mut?ah yang selebihnya dinyatakan tidak beralasan, maka harus ditolak; Tentang nafkah anak; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2.4 menuntut kepada Tergugat Rekonvensi Nafkah Anak 2 (dua) orang sebesar Rp.6.000.000 per bulan sampai usia dewasa; Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan nominal tuntutan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sanggup memberi nafkah 2 orang anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai usia 21 tahun (dewasa) atau sampai anak telah bekerja atau menikah; Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut gugatan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi serta Penggugat Rekonvensi menyerahan hak asuh kedua anak kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Aprilia Ariyanto, umur 19 tahun dan Cantika Oktavia Ariyanto, umur 12 tahun kepada Tergugat Rekonvensi, dan atas pencabutan gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyetujuinya, serta pencabutan tersebut dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya pencabutan gugatan Penggugat Rekonvensi dimaksud dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah anak dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2.4 perihal nafkah anak, Majelis Hakim mengesampingkannya dan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selain mencabut gugatan Rekonvensi perihal nafkah anak juga menyatakan menyerahkan hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Aprilia Ariyanto, umur 19 tahun dan Cantika Oktavia Ariyanto, umur 12 tahun kepada Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa oleh karena perihal penyerahan hak asuh anak tersebut tidak masuk dalam pokok gugatan, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mengesampingkannya dan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Termohon Rekonpensi; |
Tanggal Musyawarah | 24 September 2024 |
Tanggal Dibacakan | 24 September 2024 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada