Putusan PN BENGKULU
8/Pdt.G/2024/PN Bgl

Putusan PN BENGKULU Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bgl
Tanggal 2 Oktober 2024 —Penggugat:
PT. INJATAMA
Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Cq. GUBERNUR BENGKULU

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

• Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (PT. Injatama) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti lahan dan ruas jalan milik Pemerintah Provinsi Bengkulu yang rusak dan musnah yang berlokasi diDesa Gunung Payung, Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dengan perincian volume dan nilai dilakukan penyesuaian penilaian dengan lahan dan ruas jalan baru yang dibangun oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan ruas jalan pengganti yang terdiri dari luas lahan 19.648 M² dan Badan jalan Hot Mix sepanjang 2,2 Kilometer seluas 12.330 M² diDesa Gunung Payung Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dan Desa Pondok Bakil Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara beserta dokumen pendukung kepada Penggugat Rekonvensi yang bebas dari tuntutan dari pihak lain termasuk sertipikat-sertipikat hak atas nama Penggugat Rekonvensi untuk didaftarkan menjadi Inventaris Aset Barang Milik Penggugat Rekonvensi termasuk kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk menghapus sebagian aset lahan dan ruas jalan diatasnya dari Daftar Inventaris Aset Barang Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A dengan Nomor Kode Lokasi 11.06.00.05.01.11.01.00 Nomor Kode Barang 01.01.11.08.001 Register 0066 yang telah diganti oleh Tergugat Rekonvensi yang berlokasi di di Desa Gunung Payung Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana mestinya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan amar poin 3 dan 4 selambat-lambatnya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

• Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);