Putusan PN PARIAMAN
77/Pdt.G/2023/PN Pmn

Putusan PN PARIAMAN Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pmn
Tanggal 5 September 2024 —Penggugat:
NURFIFA HANUM ASIR
Tergugat:
1.Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq. Walikota Pariaman
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman
3.Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq. Walikota Pariaman, Cq. Kepala Dinas PUPR Kota Pariaman
4.Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq. Walikota Pariaman, Cq. Kepala Inspektorat Kota Pariaman
5.Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat, Cq. Walikota Pariaman, Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman
6.KAN (Kerapatan Adat Nagari) Pasar Pariaman

M E N G A D I L I:

1. EKSEPSI;

• Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak dapat diterima;

1. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat secara yuridis adalah merupakan adik kandung dari Jusmaini Asir, dan sekaligus juga merupakan cucu kandung dari Sidi Said Ali (Alm) dan Siti Maryam (Almh);
3. Menyatakan sah, dan berkekuatan hukum, Surat Keterangan Penggantian Tanah SD Inpres Lohong, Kenagarian Pasar Pariaman, tanggal Pariaman 1 September 1977 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Wali Nagari Pasar Pariaman, serta ditanda tangani juga oleh fungsionaris adat setempat, dan diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pariaman;
4. Menyatakan Penggugat adalah merupakan orang yang juga berhak menurut hukum atas kepemilikan tanah objek perkara, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keterangan Penggantian Tanah tanggal 1 September 1977 ;
5. Menyatakan tanah objek perkara bukanlah merupakan asset Pemerintah Daerah kota Pariaman, melainkan adalah merupakan harta milik Penggugat bersama dengan saudaranya yang lain selaku cucu kandung dari Sidi Said Ali (Alm) dan Siti Maryam (Almh) ;
6. Menyatakan perbuatan para Tergugat, baik yang dilakukan secara bersama-sama, maupun secara sendiri-sendiri yang telah begitu saja membuat jalan raya diatas tanah objek perkara, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (Onrecht matigedaad) ;
7. Menyatakan para Tergugat secara tanggung renteng harus membayar sejumlah uang ganti kerugian kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.2 Tahun 2012 ;
8. Menghukum Para Tergugat mengosongkan tanah sengketa bebas dari segala haknya dan hak orang lain dan setelah kosong diserahkan kepada Para Penggugat, jika Para Tergugat ingkar;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.464.000,- (satu juta enam puluh empat ribu rupiah);
10. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;