Putusan PN MATARAM
110/Pdt.G/2024/PN Mtr

Putusan PN MATARAM Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Mtr
Tanggal 3 Oktober 2024 —Penggugat:
GEMATTULLAH
Tergugat:
1.BAIQ SRI MARIANA
2.LALU HERY MAZHUR

MENGADILI:

Dalam eksepsi:

• Menyatakan eksepsi dari Kuasa Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bidang tanah Objek Sengketa adalah milik dari PENGGUGAT, yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2110, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2007, Nomor 694 / Jembatan Kembar / 2007, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah 23.01.02.03.00714, Terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Luas 1.270 M?2; (seribu dua ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama GEMATULLAH, sebagaimana pada Posita angka 1 (satu), yang dijadikan OBJEK GUGATAN, dengan Batas-batas:

Yang diperoleh dengan cara MEMBELI / JUAL BELI;

3. Menyatakan Hukum bahwa Objek Sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2110, Surat Ukur tanggal 08 Oktober 2007, Nomor 694 / Jembatan Kembar / 2007, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah 23.01.02.03.00714, Terletak di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Luas 1.270 M?2; (seribu dua ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama GEMATULLAH, adalah milik PENGGUGAT;

4. Menyatakan hukum perbuatan TERGUGAT I (satu) dan TERGUGAT II (dua) atau PARA TERGUGAT yang menempati, tidak mau mengosongkan bidang tanah milik PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

5. Menyatakan hukum, segala surat menyurat yang timbul dan/atau akan timbul yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan/atau pihak lainnya secara melawan hukum dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan/nilai pembuktian dan/atau kekuatan hukum mengikat;

6. Menghukum PARA TERGUGAT dan/atau pun pihak lainnya untuk menyerahkan objek sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, seketika dan tanpa syarat apapun seketika pada saat putusan ini dibacakan dan/atau Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Kepolisian Republik Indonesia); atau

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT atas keterlambatan/kelalaian PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.884.000,00 (satu juta delapan ratus delapanpuluh empat ribu rupiah);