1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT PAPUA BARAT
  4. Perdata

Putusan PT PAPUA BARAT
25/PDT/2024/PT.MNK

    Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 25/PDT/2024/PT.MNK
    Tanggal 8 Oktober 2024 —Pembanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq Gubernur Provinsi Papua Barat Daya cq. Walikota Sorong Diwakili Oleh : FRANS DANIEL WATTIMENA, SH
    Terbanding/Penggugat : Fatwa Hidayanto
    Nomor 25/PDT/2024/PT.MNK
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata
    Perdata Wanprestasi
    Kata Kunci Wanprestasi
    Tahun 2024
    Tanggal Register 26 Agustus 2024
    Lembaga Peradilan PT PAPUA BARAT
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Agustinus Asgari Mandala Dewa
    Hakim Anggota Brmaria Magdalena Sitanggang, I Made Sukanada
    Panitera Leonard Simarmata
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    M E N G A D I L I:

    • MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA TERGUGAT TERSEBUT;
    • MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SORONG TANGGAL 26 JUNI 2024, NOMOR 11/PDT.G/2024/PN SON, YANG DIMOHONKAN BANDING;

    MENGADILI SENDIRI:

    DALAM EKSEPSI:

    • MENERIMA EKSEPSI DARI PEMBANDING SEMULA TERGUGAT TERSEBUT;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. MENYATAKAN GUGATAN TERBANDING SEMULA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)
    2. MENGHUKUM TERBANDING SEMULA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I:

    • Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
    • Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 26 Juni 2024, Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Son, yang dimohonkan banding;

    MENGADILI SENDIRI:

    DALAM EKSEPSI:

    • Menerima Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)
    2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
    Tanggal Musyawarah 8 Oktober 2024
    Tanggal Dibacakan 8 Oktober 2024
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

26
18