Putusan PN LAMONGAN
30/Pdt.G.S/2024/PN Lmg

Putusan PN LAMONGAN Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Lmg
Tanggal 9 Oktober 2024 —Penggugat:
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Tergugat:
Khoirul Saroni

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasa 11 ayat (2) Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana di ubah dengan Perma No 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, menntukan hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari gugatan a quo, ternyata Penggugat berdomisili di Lamongan namun memberi kuasa yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan karena dalam surat gugatannya tidak tercantum alamat yang jelas kuasanya tersebut dan berdasarkan KTP yang terlampir dalam berkas perkara Dimana domisili dari kuasa adalah Kota Depok dan Kabupaten Bekasi, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur alam Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan sederhana pada posita poin C tersebut penggugat mengajukan permohonan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sedangkan dalam gugatan sederhana tidak mengatur tentang Putusan Serta merta sehingga dengan demikian maka menurut Hukum tidak memenuhi Kriteria sebuah Gugatan sederhana, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 30/Pdt.G.S/2024/PN Lmg dalam register perkara; dan

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.