Putusan PN Parigi
63/Pdt.G/2023/PN Prg

Putusan PN Parigi Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Prg
Tanggal 19 Maret 2024 —Penggugat:
cv wahana artha dipa
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Parigi Mautong cq. Kepla Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Parigi Mautong cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Parigi Mautong, Propinsi Sulawesi Tengah.

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi Penggugat Konvensi;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukumSurat Pemutusan Kontrak Nomor: 03/SPK/BM-PUPRP/XI/2022tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 03/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat Konvensi yang melakukan pemutusan kontrak secara sepihak serta perintah pengosongan lokasi pekerjaan adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh pada isi putusan secara seketika dan tanpa syarat apapun dengan tetap memberikan waktu perpanjangan pekerjaan kepada Penggugat Konvensi sesuai dengan masa denda dan syarat-syarat umum kontrak serta syarat-syarat khusus kontrak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang jasa;

5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Konvensi biaya mobilisasi dan biaya demobilisasi serta biaya sewa alat sejumlah Rp1.361.700.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) secara seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;

6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Konvensi berupa kerugian nyata yakni biaya operasional penunjang untuk kegiatan paket pekerjaan peningkatan Jalan Petanasugi - Kota Nagaya sejak bulan Juni tahun 2022 hingga bulan Juli tahun 2023 sejumlah Rp1.936.431.883,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);

7. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian immateril Penggugat Konvensi berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dari nilai paket pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Konvensi Surat Pemutusan Kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 sebesar 20% dikalikan dengan nilai kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Petanasugi - Kota Nagaya, Kecamatan Bolano Lambunu Rp6.565.967.000,00 = Rp1.313.193.400,00 (satu milyar tiga ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh tiga empat ratus rupiah);

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

• Rp7.473.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);