Putusan PN KOTOBARU
41/Pdt.G/2023/PN Kbr

Putusan PN KOTOBARU Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kbr
Tanggal 26 September 2024 — Penggugat:
1.AZWIR Gelar LABAI SATI
2.AZWANI, S.Pd, M.Pd
Tergugat:
1.NUR'AINI LIMIN BA
2.FATHUR
3.ZUL ADLI alias Si AT
4.NOVIH
5.SUKRIA alias MIRA
6.RISKI
7.Pemerintah RI, Cq Menteri Agraria/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Pusat, Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK

4. MENGADILI:
4.1. DALAM PROVISI
- Menolak tuntutan provisional Para Penggugat tersebut;
4.2. DALAM EKSEPSI
- Menyatakan seluruh eksepsi dari Para Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut tidak dapat diterima;
4.3. DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat tidak sekaum dan tidak seharta pusaka dengan Para Tergugat 1;
3. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan tanah obyek perkara yang dimaksud dalam sketsa gambar sidang pemeriksaan setempat adalah tanah pusaka tinggi milik kaum dari Para Penggugat:
5. Menyatakan tindakan Para Tergugat 1 yang telah merampas dan menguasai sebagian dari tanah objek perkara dengan kekerasan dan juga tidak pernah membayarkan pertigaan dari hasil tanah obyek perkara kepada kaum Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat 1 yang telah mendaftarkan sebagian dari tanah obyek perkara sebagai tanah hak miliknya yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 85/Nagari Alahan Panjang dan Surat Ukur Nomor 54/2007 sebagai tanah hak milik dari Tergugat 1.1 tanpa sepengetahuan dan seizin dari kaum Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 85/Nagari Alahan Panjang dan Surat Ukur Nomor 54/2007 lumpuh dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat menurut hukum adat Minangkabau;
8. Menghukum Para Tergugat 1 untuk mengosongkan tanah obyek perkara yang dikuasainya dan menyerahkan tanah obyek perkara dalam keadaan yang kosong dan terbebas dari alas hak apapun kepada kaum Para Penggugat dan apabila Para Tergugat 1 tidak melaksanakannya secara sukarela maka pengosongan tanah obyek perkara dapat dilakukan dengan bantuan dari aparat Kepolisian Republik Indonesia;
9. Menghukum Para Tergugat 1 untuk membayar seluruh biaya yang muncul pada perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.075.000, 00 (dua juta tujuh puluh lima ribu Rupiah) secara tanggung renteng;
10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;