Putusan PN JAKARTA UTARA
571/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 571/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr
Tanggal 21 Oktober 2024 — Pemohon:
PT. HALIMUN BANYU ENERGI

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas hal-hal yang dimohonkan berdasarkan Permohonan a quo;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pembatalan pembubaran Pemohon/PT Halimun Banyu Energi, sebagaimana termaksud dalam Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 20 Mei 2024 jo. Akta No. 21 Tanggal 20 Mei 2024;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk pengaktifan kembali kegiatan usaha Pemohon/PT Halimun Banyu Energi, sebagaimana termaktub dalam Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 20 Mei 2024 jo. Akta No. 21 Tanggal 20 Mei 2024;
5. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pengurusan perizinan yang telah dimiliki oleh Pemohon/PT Halimun Banyu Energi berupa dokumen-dokumen, yaitu: Surat Badan Koordinasi Penanamanan Modal No. 1/1/PP-IUPEA/PMDN/2017, tanggal 9 Januari 2017, perihal Persetujuan Prinsip Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) Skala Usaha Menengah di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Provinsi Jawa Barat atas nama PT. Halimun Banyu Energi. Keputusan Bupati Bogor No. 670.24/50/Kpts-IL/TL-DLH/2017, tanggal 24 Maret 2017, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor PT. Halimun Banyu Energi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.391/Menlhk/Setjen/KAP.3/6/2019, tanggal 13 Juni 2019, tentang Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air Skala Usaha Menengah atas nama PT. Halimun Banyu Energi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
6. Menghukum Pemohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);