Putusan PN JAKARTA TIMUR
720/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM

Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 720/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM
Tanggal 14 Oktober 2024 —Penggugat:
PT. Yamaha Indonesia
Tergugat:
PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

• Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Nomor : 59/JIEP/In/X/1975 tanggal 31 Oktober 1975 ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji ;
4. Menyatakan Periode Antar Waktu 31 Oktober 2005-31 Desember 2020 dan Sisa Masa Penggunaan 01 Januari 2021-30 Oktober 2025 yang ditetapkan sendiri secara sepihak dan diberlakukan surut oleh TERGUGAT selain BERTENTANGAN dengan Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Nomor : 59/JIEP/In/X/1975 tanggal 31 Oktober 1975 juga BERTENTANGAN dengan ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tentang Larangan untuk menuntut dan/atau memberlakukan secara SURUT suatu ketentuan ;
5. Melarang TERGUGAT untuk menerapkan jangka waktu penggunaan tanah industri secara surut kepada PENGGUGAT ;
6. Menyatakan Biaya Perpanjangan Penggunaan Tanah (BPPT) untuk periode 31 Agustus 2005 sampai dengan 30 Oktober 2005 sebesar Rp.14.592.267.874 (empat belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang ditetapkan sepihak oleh Tergugat telah Bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 dan/atau Pasal 19 Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Nomor : 59/JIEP/In/X/1975 tanggal 31 Oktober 1975 jo Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah ;
7. Melarang Tergugat untuk menetapkan Biaya Perpanjangan dan/atau Pembaharuan Sertipikat Hak Guna Bangunan Penggugat secara sepihak termasuk yang ditentukan melalui KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) kecuali didasarkan pada Peraturan Pemerintah yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 18 dan/atau Pasal 19 Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Nomor : 59/JIEP/In/X/1975 tanggal 31 Oktober 1975 jo Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah ;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini ;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

• Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga saat ini sitaksir sebesar Rp 1.311.000,00 (Satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;