Putusan PN JAKARTA PUSAT
294/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 294/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 23 Oktober 2024 —Pemohon:
1.Industrias Plasticas Avelar Sociedad Anonima De Capital Variable
2.Plasticos Joma Sociedad Anonima De Capital Variable
Termohon:
1.PT Ipasa Modern Industri
2.PT AGM Plastic Industry

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh PARA PEMOHON PKPU terhadap PT. Ipasa Modern Industri (in casu TERMOHON PKPU I) dan PT. AMG Plastic Industry ( in casu TERMOHON PKPU II) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PT Ipasa Modern Industri ( TERMOHON PKPU I) dan PT AMG Plastic Industry (TERMOHON PKPU II) berada dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara (PKPU-S) selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
3. Menunjuk Sdr. Heneng Pujadi, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU I/PT Ipasa Modern Industri dan TERMOHON PKPU II/PT AMG Plastic Industry;
4. Menunjuk dan mengangkat:

• Sdr. Audy Rahmat, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-200AH.04.03-2021 tanggal 19 Maret 2021, memiliki alamat di Gedung World Trade Center, Lt. 9 Unit 7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot. D Mega Kuningan - Jakarta Selatan; dan
• Sdr. RB. Pratama Ershaputra, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-126AH.04.05-2022 tanggal 29 Maret 2022, memiliki alamat di Jl. Libra Perum RB I LK I, RT. 015, Kel. Rajabasa Nunyai, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung.

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU I/PT Ipasa Modern Industri dan TERMOHON PKPU II/PT AMG Plastic Industry;

5. Menangguhkan biaya perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir;