Putusan PTA SAMARINDA
41/Pdt.G/2024/PTA.Smd

Putusan PTA SAMARINDA Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.Smd
Tanggal 30 Oktober 2024 —Identitas Pihak Tidak Dipublikasi

MENGADILI:

I. MENYATAKAN PERMOHONAN BANDING PEMBANDING SECARA FORMIL DAPAT DITERIMA;

II. MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BONTANG NOMOR 260/PDT.G/2024/PA.BOTG TANGGAL 25 SEPTEMBER 2024 MASEHI, BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 21 RABIUL AWAL 1446 HIJRIAH, DENGAN PERBAIKAN AMAR SEBAGAI BERIKUT:

DALAM KONVENSI:

1. MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON KONVENSI SELURUHNYA;
2. MEMBERIKAN IZIN KEPADA PEMOHON KONVENSI (MUHAMMAD NUR HIDAYAD BIN DARSONO) UNTUK MENJATUHKAN TALAK SATU RAJ'I TERHADAP TERMOHON KONVENSI (NOVIANTI PERMATASARI BINTI PAIDIYANTO) DI HADAPAN SIDANG PENGADILAN AGAMA BONTANG;
3. MENGHUKUM PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI UNTUK MENTAATI KESEPAKATAN PERDAMAIAN TANGGAL 03 SEPTEMBER 2024;
4. MENETAPKAN NAFKAH ANAK PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI YANG BERNAMA MUHAMMAD FACHRI AUFA HIDAYAT BIN MUHAMMAD NUR HIDAYAD LAHIR DI SAMARINDA TANGGAL 27 SEPTEMBER 2012 DENGAN NOMINAL SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PASAL 4 KESEPAKATAN PERDAMAIAN PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI TANGGAL 03 SEPTEMBER 2024 TERSEBUT DIPOTONG DARI GAJI BULANAN PEMOHON KONVENSI SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH KOTA BONTANG MELALUI MEKANISME PEMOTONGAN OLEH BENDAHARA GAJI UNTUK DISERAHKAN KEPADA TERMOHON KONVENSI SEJAK PUTUSAN INI BERKEKUATAN HUKUM TETAP;

DALAM REKONVENSI:

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI UNTUK SEBAGIAN;
2. MENETAPKAN SEBIDANG TANAH BERIKUT BANGUNAN DI ATASNYA YANG TERLETAK DI JALAN GUNUNG BATU SUNGKUR, PERUM BSD, NO. 1A RT 38, KELURAHAN GUNUNG ELAI, KECAMATAN BONTANG UTARA, KOTA BONTANG, DENGAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 1061 ATAS NAMA EKO SETIAWAN LUAS TANAH 100 M2 DAN BATAS-BATAS:

• SEBELAH UTARA: DEWI;
• SEBELAH TIMUR: BAIHAQI;
• SEBELAH SELATAN: JALAN;
• SEBELAH BARAT: ANWAR;

ADALAH HARTA BERSAMA ANTARA PENGGUGAT REKONVENSI DENGAN TERGUGAT REKONVENSI;

3. MENETAPKAN 1/2 (SEPERDUA) BAGIAN HARTA BERSAMA TERSEBUT DALAM DIKTUM ANGKA 2 ADALAH HAK PENGGUGAT REKONVENSI DAN 1/2 (SEPERDUA) BAGIAN LAGI ADALAH HAK TERGUGAT REKONVENSI;

4. MENGHUKUM PENGGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT REKOVENSI ATAU SIAPA PUN YANG MENGUASAI OBJEK SENGKETA PADA DIKTUM ANGKA 2 UNTUK MEMBAGI DAN ATAU MENYERAHKAN 1/2 (SEPERDUA) BAGIAN HARTA BERSAMA PADA DIKTUM ANGKA 2 TERSEBUT KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT REKOVENSI SESUAI BAGIAN YANG DITETAPKAN PADA DIKTUM ANGKA 3 TERSEBUT, DAN APABILA TIDAK DAPAT DIBAGI SECARA NATURA MAKA DIJUAL LELANG MELALUI KANTOR LELANG NEGARA ATAU PEJABAT YANG BERWENANG DAN HASIL PENJUALANNYA DIBAGI DUA ANTARA PENGGUGAT REKONVENSI DENGAN TERGUGAT REKONVENSI SETELAH ANAK PENGGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT REKOVENSI BERNAMA MUHAMMAD FACHRI AUFA HIDAYAT BIN MUHAMMAD NUR HIDAYAD BERUMUR 21 TAHUN (DEWASA/MANDIRI);

5. MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI MEMBAYAR KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI BERUPA:

5.1 NAFKAH MADLIYAH (LAMPAU) SEJUMLAH RP.30.000.000,-(TIGA PULUH JUTA RUPIAH);

5.2 NAFKAH IDDAH SEJUMLAH RP. 4.500.000.- (EMPAT JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH);

5.3 MUT'AH BERUPA UANG SEJUMLAH RP.18.000.000,- (DELAPAN BELAS JUTA RUPIAH);YANG DIBAYARKAN SESAAT SEBELUM TERGUGAT REKONVENSI MENGUCAPKAN IKRAR TALAKNYA TERHADAP PENGGUGAT REKONVENSI DIHADAPAN SIDANG PENGADILAN AGAMA BONTANG ;

6. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

MEMBEBANKAN KEPADA PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA INI SEJUMLAH RP1.560.000,00 (SATU JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH);

III. MEMBEBANKAN KEPADA PEMBANDING UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Botg tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (Muhammad Nur Hidayad bin Darsono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Novianti Permatasari binti Paidiyanto) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tanggal 03 September 2024;
4. Menetapkan nafkah anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Muhammad Fachri Aufa Hidayat bin Muhammad Nur Hidayad lahir di Samarinda tanggal 27 September 2012 dengan nominal sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tanggal 03 September 2024 tersebut dipotong dari gaji bulanan Pemohon Konvensi sebagai aparatur sipil negara pada Pemerintah Kota Bontang melalui mekanisme pemotongan oleh bendahara gaji untuk diserahkan kepada Termohon Konvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Gunung Batu Sungkur, Perum BSD, No. 1A RT 38, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1061 atas nama Eko Setiawan luas tanah 100 M2 dan batas-batas:

• Sebelah utara: Dewi;
• Sebelah timur: Baihaqi;
• Sebelah selatan: Jalan;
• Sebelah barat: Anwar;

adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 adalah hak Penggugat Rekonvensi dan 1/2 (seperdua) bagian lagi adalah hak Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekovensi atau siapa pun yang menguasai objek sengketa pada diktum angka 2 untuk membagi dan atau menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian harta bersama pada diktum angka 2 tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekovensi sesuai bagian yang ditetapkan pada diktum angka 3 tersebut, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi setelah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekovensi bernama Muhammad Fachri Aufa Hidayat bin Muhammad Nur Hidayad berumur 21 tahun (dewasa/mandiri);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

5.1 Nafkah Madliyah (lampau) sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

5.2 Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

5.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);yang dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang ;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);