1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTTUN MATARAM
  4. TUN
  5. Pertanahan

Putusan PTTUN MATARAM
47/B/2024/PT.TUN.MTR

    Putusan PTTUN MATARAM Nomor 47/B/2024/PT.TUN.MTR
    Tanggal 24 Oktober 2024 — 1. KAKANTAH KAB. BULELENG 2. PEMERINTAH KAB. BULELELNG vs MARSITO dkk.
    Nomor 47/B/2024/PT.TUN.MTR
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi TUN Pertanahan
    Kata Kunci 47 Tanah Kab. Buleleng
    Tahun 2024
    Tanggal Register 17 September 2024
    Lembaga Peradilan PTTUN MATARAM
    Jenis Lembaga Peradilan PTTUN
    Hakim Ketua Subur Ms
    Hakim Anggota Ketut Rasmen Suta, Indaryadi
    Panitera Jamuhur
    Amar Menguatkan
    Catatan Amar MENGADILI:1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II;2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 16/G/2024/PTUN.DPS tanggal 6 Agustus 2024 yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:I. DALAM EKSEPSI:Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;II. DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00001, Desa Pejarakan, tanggal 25 November 2020, Surat Ukur Nomor 70/TN/B/1971, tanggal 28 Desember 1971, Seluas 450.000 M2 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, terletak di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00001, Desa Pejarakan, tanggal 25 November 2020, Surat Ukur Nomor 70/TN/B/1971, tanggal 28 Desember 1971, Seluas 450.000 M2 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, terletak di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;4. Mewajibkan Tergugat untuk memperoses permohonan sertipikat yang dimohonkan Para Penggugat atas tanah seluas 80.000 M2 dari luas 450.000 M2 yang tersebut dalam objek sengketa sesuai dengan peraturan yang berlaku;5. Menghukum Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
    Tanggal Musyawarah 23 Oktober 2024
    Tanggal Dibacakan 24 Oktober 2024
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

3
1