Putusan PN GRESIK Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Gsk
Tanggal 21 Oktober 2024 — Pemohon:
H. Nurhasim, S.H., M.M.
Termohon:
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA QQ KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SURABAYA QQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Kesatu Primer : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; Subsider : Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kedua : Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka No. PRINT-1740/M.5.27/Fd.2/09/2024 tertanggal 26 September 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Nomor : PRINT - 1703/M.5.27/Fd.2/09/2024 tanggal 23 September 2024, adalah tidak sah.
3. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan pemeriksaan penyidikan atas diri Pemohon.
4. Menetapkan tindakan Termohon melakukan penahanan kepada Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1743/M.5.27/Fd.2/09/2024 tertanggal 26 September 2024 adalah tidak sah.
5. Memerintahkan Termohon untuk melepaskan/mengeluarkan Pemohon dari tahanan.
6. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Permohon.
7. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil.