1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTTUN MAKASSAR
  4. TUN
  5. Perijinan

Putusan PTTUN MAKASSAR
104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS

    Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS
    Tanggal 31 Oktober 2024 —PT. LAMBELU NIAGA Penggugat Pembanding I 2 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SULAWESI TENGGARA Tergugat I Terbanding I 3 2. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA Pada KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA Tergugat II Terbanding II
    Nomor 104/B/TF-LH/2024/PT.TUN.MKS
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi TUN Perijinan
    Kata Kunci
    Tahun 2024
    Tanggal Register 2 September 2024
    Lembaga Peradilan PTTUN MAKASSAR
    Jenis Lembaga Peradilan PTTUN
    Hakim Ketua Jamres Saraan.
    Hakim Anggota Mhhakim Anggota Bagus Darmawan, Hakim Anggota Dra. Marsinta Uli Saragih
    Panitera Rohani
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DIBATALKAN AMAR PUTUSAN M E N G A D I L I: MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING; MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI NOMOR 24/G/TF/2024/PTUN.KDI, TANGGAL 25 JULI 2024 YANG DIMOHONKAN BANDING; MENGADILI SENDIRI: MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA; MENYATAKAN: -TINDAKAN TERGUGAT I YANG TIDAK MENGIKUTSERTAKAN DOKUMEN DAN/ATAU DATA IZIN USAHA PERTAMBANGAN MILIK PT. LAMBELU NIAGA BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 1477 TAHUN 2011 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. LAMBELU NIAGA (KW.74.05 DES 17 OP.010) TANGGAL 8 DESEMBER 2011, DALAM BERITA ACARA REKONSILIASI DATA IZIN USAHA PERTAMBANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018; -TINDAKAN TERGUGAT I YANG TIDAK MENYERAHKAN DOKUMEN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. LAMBELU NIAGA BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 1477 TAHUN 2011 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. LAMBELU NIAGA (KW.74.05 DES 17 OP.010) TANGGAL 8 DESEMBER 2011, KEPADA DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA; -TINDAKAN TERGUGAT II YANG TIDAK MEMPROSES IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT LAMBELU NIAGA BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 1477 TAHUN 2011 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT LAMBELU NIAGA (KW.74.05 DES 17 OP.010) TANGGAL 8 DESEMBER 2011, KE DALAM SISTEM MINERBA ONE DATA INDONESIA (MODI); ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM; 3.MENYATAKAN BATAL: TINDAKAN TERGUGAT I YANG TIDAK MENGIKUTSERTAKAN DOKUMEN DAN/ATAU DATA IZIN USAHA PERTAMBANGAN MILIK PT. LAMBELU NIAGA BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 1477 TAHUN 2011 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT LAMBELU NIAGA (KW.74.05 DES 17 OP.010) TANGGAL 8 DESEMBER 2011, DALAM BERITA ACARA REKONSILIASI DATA IZIN USAHA PERTAMBANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018; TINDAKAN TERGUGAT I YANG TIDAK MENYERAHKAN DOKUMEN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. LAMBELU NIAGA BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 1477 TAHUN 2011 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. LAMBELU NIAGA (KW.74.05 DES 17 OP.010) TANGGAL 8 DESEMBER 2011, KEPADA DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA; TINDAKAN TERGUGAT II YANG TIDAK MEMPROSES IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. LAMBELU NIAGA BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 1477 TAHUN 2011 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. LAMBELU NIAGA (KW.74.05 DES 17 OP.010) TANGGAL 8 DESEMBER 2011, KE DALAM SISTEM MINERBA ONE DATA INDONESIA (MODI); 4. MENWAJIBKAN: -TERGUGAT I UNTUK MENGIKUTSERTAKAN DAN/ATAU DATA IZIN USAHA PERTAMBANGAN MILIK PT. LAMBELU NIAGA BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 1477 TAHUN 2011 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. LAMBELU NIAGA (KW.74.05 DES 17 OP.010) TANGGAL 8 DESEMBER 2011, DALAM BERITA ACARA REKONSILIASI DATA IZIN USAHA PERTAMBANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA; -TERGUGAT I UNTUK MENYERAHKAN DOKUMEN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. LAMBELU NIAGA BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 1477 TAHUN 2011 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. LAMBELU NIAGA (KW.74.05 DES 17 OP.010) TANGGAL 8 DESEMBER 2011, KEPADA DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA; -TERGUGAT II UNTUK MEMPROSES IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. LAMBELU NIAGA BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 1477 TAHUN 2011 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. LAMBELU NIAGA (KW.74.05 DES 17 OP.010) TANGGAL 8 DESEMBER 2011, KE DALAM SISTEM MINERBA ONE DATA INDONESIA (MODI); 5. MENGHUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II SECARA TANGGUNG RENTENG UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA KEDUA TINGKAT PENGADILAN YANG UNTUK TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP250.000,00 (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 29 Oktober 2024
    Tanggal Dibacakan 31 Oktober 2024
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

58
65