Putusan PN KARAWANG
54/Pdt.G.S/2024/PN Kwg

Putusan PN KARAWANG Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Kwg
Tanggal 1 Oktober 2024 —Penggugat:
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karawang
Tergugat:
PT. PUTRA SATRYA PERSADA

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah menentukan gugatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah mengaturHakim menilai sederhana atautidaknya pembuktian, selanjutnya padaPasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah mengatur bahwaapabila dalam pemeriksaan, Hakimberpendapat bahwa gugatan tidaktermasuk dalamgugatansederhana,maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwagugatan bukangugatansederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut, setelah hakim meneliti dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan posita poin m dan petitum nomor 4, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menyatakan sah dan berharga peletakan jaminan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Karawang atas aset milik Tergugat berupa: 1 (satu) bidang tanah dengan jenis Hak Milik No. 291 terletak di Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang dengan pemegang hak bernama Wardi; 1 (satu) bidang tanah dengan jenis Hak Milik No. 1218 terletak di Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang dengan pemegang hak bernama Wardi; dan 1 (satu) bidang tanah dengan jenis Hak Milik No. 591 terletak di Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang dengan pemegang hak bernama Wardi, selanjutnya setelah Hakim memeriksa dengan seksama bahwa atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut merupakan hak milik dari Wardi selaku Direktur PT Putra Satrya Persada berdasarkan Akta Pendirian PT Putra Satrya Persada Nomor 3 tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat dihadapan notaris Fadli Icsanul Husein, S.H. berdasarkan bukti permulaan yang diajukan Penggugat dalam Bukti P-1 dan P-2, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta doktrin "separate legal entity" bahwa Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pemegang saham maupun organ perusahaan di dalamnya termasuk Direktur, oleh karena itu Hakim berpendapat supaya tidak terjadi kekeliruan pertimbangan hukum mengenai objek sita jaminan yang dimohonkan dalam petitum Penggugat yang dijadikan agunan dalam perkaraa quo,maka tidak dapat diperiksa dalam acara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatana quo, Hakim berpendapat pembuktian perkara a quo tidak sederhana, dengan demikian gugatan menjadi tidak dapat diperiksa melalui prosedur pemeriksaan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 54/Pdt.G.S/2024/PN Kwg dalam register perkara; dan

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.