Putusan PN CIBINONG
147/Pdt.G/2023/PN Cbi

Putusan PN CIBINONG Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Cbi
Tanggal 4 Desember 2023 —Penggugat melawan Tergugat

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

• Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
• Menyatakan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan pada tanggal 1 November 2012, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 10 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1212-KW-10122012-0012 tanggal 1 November 2012, putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;
• Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyampaikan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir selaku Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor selaku Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian tersebut;
• Memerintahkan PenggugatKonvensidan Tergugat Konvensi untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

• Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
• Menetapkan hak asuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama :

1). Syaloomitha Stevanny Napitupulu berjenis kelamin perempuan, anak pertama, tempat dan tanggal lahir Depok, 18 Oktober 2013;

2). Josua Stephenson Napitupulu berjenis kelamin laki-laki, anak kedua, tempat dan tanggal lahir Depok, 3 Januari 2017;

kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

• Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

• Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);