Putusan PN KOTAMOBAGU
41/Pdt.G.S/2024/PN Ktg

Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Ktg
Tanggal 7 Nopember 2024 —Penggugat:
ALIMON POBELA
Tergugat:
BUDYANTO HAMJAH

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada agenda persidangan, maka Hakim wajib untuk mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 3

1. Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
2. Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah :
   1. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
   2. Sengketa hak atas tanah.

Pasal 4

1. Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

(3a)Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisi tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

1. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat Tugas dari institusi Penggugat.

Pasal 6

1. Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan.

(1a)Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1. Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.
2. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai :
   1. Identitas Penggugat dan Tergugat
   2. Penjelasan ringkas duduk perkara
   3. Tuntutan Penggugat
3. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasin pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 11 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim selanjutnya melakukan pemeriksaan pendahuluan dan Hakim meneliti secara seksama berkas perkara beserta bukti surat yang telah dilampirkan oleh Penggugat yang mana Penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah bukti surat berupa Surat Pernyataan Perdamaian yang didalamnya tidak memuat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, serta di dalam surat gugatan Penggugat tidak pula memuat penjelasan ringkas mengenai duduk perkara diantara Penggugat dan Tergugat sehingga terhadap perkara tersebut diperlukan pembuktian yang tidak sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim menilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam lingkup gugatan sederhana berdasarkan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, yang mana hal tersebut sejalan dengan ketentuan pada Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mencoret perkara nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN Ktg;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;