Putusan PN KAB KEDIRI
53/Pdt.G.S/2024/PN Gpr

Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Gpr
Tanggal 30 Oktober 2024 —Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. BRI UNIT KETAWANG
Tergugat:
1.Jumali
2.Sinta Indah Kumalasari

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kepada Penggugat sebesar Rp 89.768.721,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) yang terdiri dari pokok Rp 62.231.804,- (Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah) bunga dan denda sebesar Rp 27.536.917,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah). selambat ? lambatnya 14 (Empat Belas) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga + Denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka dengan ini Penggungat mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap agunan berupa SHM No.1688 atas nama Sinta Indah Kumalasari yang beralamat di Desa Mojokerep Kec Plemahan Kab Kediri yang dijaminkan kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dipersidangan, selanjutnya menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian dalam Pemeriksaan Pendahuluan;

Menimbang, bahwa setelah hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. BRI UNIT KETAWANG, yang berkedudukan dialamat Ds. Ketawang Kec. Purwoasri Kab. Kediri, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Eko Purwanto, dkk., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: B.368/KC-XVI/MKR/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan formalitas surat kuasa, apakah para pihak mempunyai kapasitas atau legalitas atas kuasanya? ;

Menimbang, bahwa apabila pihak yang berperkara diwakili oleh seorang penerima kuasa maka pemberian kuasa tersebut haruslah disertai dengan surat kuasa khusus, sebagai dasar untuk mempertegas keberadaan atau eksistensi para pihak di depan persidangan dan untuk membatasi mengenai batas-batas kewenangan si penerima kuasa, hal ini di tegaskan dalam pasal 123 HIR/147 Rbg;

Menimbang, bahwa syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, yaitu:

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan.
2. Menyebut kompetensi relatif.
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Dan syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah.

Menimbang, bahwa syarat kuasa khusus juga harus memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dengan petunjuk Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu misalnya: a). dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya. b). Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHAP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap. Kemudian Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru;

Menimbang, bahwa setelah hakim memeriksa dan memperhatikan berkas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada mengajukan berkas berupa surat kuasa nya penggugat yaitu Surat Kuasa Substitusi Nomor: B.368/KC-XVI/MKR/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 maupun Akta Pendirian Persero dan Surat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga didalam berkas perkara gugatan penggugat baik itu pada saat didaftarkan atau di dalam bukti surat, hanya mencantumkan nomor surat kuasanya di dalam gugatan, sehingga hakim tidak dapat memeriksa apakah para pihak mempunyai kapasitas atau legalitas atas kuasanya tersebut, oleh karena hal tersebut maka hakim berpendapat Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan A-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas surat gugatan yang ditandatangani dan yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat, oleh karena itu surat kuasa yang disebutkan dalam gugatan tidak sah maka menjadi tidak dapat dijadikan dasar untuk mewakili pihak pemberi kuasa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan in casu adalah bukanlah gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat bukan gugatan sederhana, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan dalam pemeriksaan pendahuluan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 53/Pdt.G.S/2024/PN Gpr, dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;