Putusan PTTUN JAKARTA
417/B/2024/PT.TUN.JKT

Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 417/B/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 9 Oktober 2024 —Pembanding/Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Terbanding/Pembanding/Tergugat II Intervensi I : PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Terbanding/Penggugat : IIT HERMAWAN

MENGADILI:

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING I/SEMULA TERGUGAT DAN PEMBANDING II/SEMULA TERGUGAT II INTERVENSI;

2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NOMOR 4/G/2024/PTUN.BDG TANGGAL 7 AGUSTUS 2024 YANG DIMOHONKAN BANDING;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

• MENERIMA EKSEPSI PEMBANDING I/SEMULA TERGUGAT DAN PEMBANDING II/SEMULA TERGUGAT II INTERVENSI;
• MENYATAKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA KEBERADAAN OBJEK SENGKETA SEBELUM ADA PUTUSAN PENGADILAN PERDATA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG MENYATAKAN OBJEK SENGKETA MERUPAKAN MILIK TERBANDING/SEMULA PENGGUGAT;

DALAM POKOK SENGKETA

• MENYATAKAN GUGATAN TERBANDING/SEMULA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;
• MENGHUKUM TERBANDING/SEMULA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG UNTUK TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP250.000,00 (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 4/G/2024/PTUN.BDG tanggal 7 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

• Menerima eksepsi Pembanding I/semula Tergugat dan Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi;
• Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa keberadaan objek sengketa sebelum ada putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan objek sengketa merupakan milik Terbanding/semula Penggugat;

Dalam Pokok Sengketa

• Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat tidak dapat diterima;
• Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);