1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTTUN JAKARTA
  4. TUN

Putusan PTTUN JAKARTA
397/B/2024/PT.TUN.JKT

    Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 397/B/2024/PT.TUN.JKT
    Tanggal 9 Oktober 2024 —Pembanding/Penggugat : PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA Diwakili Oleh : I Made Parwata, S.H.
    Terbanding/Tergugat : Mentri Hukum Dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDINESIA (PB.PGRI). Diwakili oleh Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd
    Nomor 397/B/2024/PT.TUN.JKT
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi TUN
    TUN Badan Hukum
    Kata Kunci Badan Hukum
    Tahun 2024
    Tanggal Register 29 Agustus 2024
    Lembaga Peradilan PTTUN JAKARTA
    Jenis Lembaga Peradilan PTTUN
    Hakim Ketua H.m. Arif Nurdua
    Hakim Anggota Brwenceslaus, Budhi Hasrul
    Panitera Sukayat
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya
    MENGADILI
    - MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING;
    - MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 659/G/2023/PTUN.JKT TANGGAL 4 JULI 2024 YANG DIMOHONKAN BANDING, DAN DENGAN:
    MENGADILI SENDIRI
    DALAM PENUNDAAN
    - MENOLAK PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING;
    DALAM EKSEPSI
    - MENYATAKAN EKSEPSI TERBANDING I DAN TERBANDING II TIDAK DITERIMA SELURUHNYA;
    DALAM POKOK PERKARA
    1. MENGABULKAN GUGATAN PEMBANDING UNTUK SELURUHNYA;
    2. MENYATAKAN BATAL:
    1) SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU-0001594.AH.01.08 TAHUN 2023 TERTANGGAL 18 NOVEMBER 2023 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA;
    2) SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU-0001597.AH.01.08 TAHUN 2023 TERTANGGAL 20 NOVEMBER 2023, TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA;
    3. MEWAJIBKAN TERBANDING I UNTUK MENCABUT:
    1) SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU-0001594.AH.01.08 TAHUN 2023 TERTANGGAL 18 NOVEMBER 2023 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA;
    2) SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU-0001597.AH.01.08 TAHUN 2023 TERTANGGAL 20 NOVEMBER 2023, TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA;
    4. MENGHUKUM TERBANDING I DAN TERBANDING II MEMBAYAR BIAYA PERKARA SECARA TANGGUNG RENTENG DI DUA TINGKAT PENGADILAN YANG DI TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP250.000,00 (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).
    Catatan Amar
    MENGADILI
    - Menerima permohonan banding dari Pembanding;
    - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 659/G/2023/PTUN.JKT tanggal 4 Juli 2024 yang dimohonkan banding, dan dengan:
    MENGADILI SENDIRI
    Dalam Penundaan
    - Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Pembanding;
    Dalam Eksepsi
    - Menyatakan eksepsi Terbanding I dan Terbanding II tidak diterima seluruhnya;
    Dalam Pokok Perkara
    1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal:
    1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001594.AH.01.08 Tahun 2023 tertanggal 18 November 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia;
    2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001597.AH.01.08 Tahun 2023 tertanggal 20 November 2023, tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia;
    3. Mewajibkan Terbanding I untuk mencabut:
    1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001594.AH.01.08 Tahun 2023 tertanggal 18 November 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia;
    2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001597.AH.01.08 Tahun 2023 tertanggal 20 November 2023, tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia;
    4. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II membayar biaya perkara secara tanggung renteng di dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
    Tanggal Musyawarah 9 Oktober 2024
    Tanggal Dibacakan 9 Oktober 2024
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

24
27