Putusan PN TANJUNG
145/Pid.B/2024/PN Tjg

Putusan PN TANJUNG Nomor 145/Pid.B/2024/PN Tjg
Tanggal 14 Nopember 2024 —Penuntut Umum:
1.NADIA SAFITRI, S.H.
2.ADAM RIFA'I, S.H.
3.ADHITYA YUANA, S.H.
4.PINTO ARIBOWO, S.H.
Terdakwa:
MURSIDI Alias KAI’ SOLAR Alias ABAH IKI Bin IMRAN

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Mursidi Als Kai Solar Bin Imran tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?penadahan? sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum dan tindak pidana ?menarik keuntungan dari benda hasil kejahatan? sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

• 3 (tiga) buah selang transparan;
• 2 (dua) buah jirigen warna Putih kapasitas 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
• 1 (satu) buah jirigen warna Putih kapasitas 18 (delapan belas) liter dalam keadaan kosong;
• 2 (dua) buah jirigen warna Biru kapasitas 25 (dua puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
• 1 (satu) buah corong plastik warna Hijau dengan penyaring;

Dimusnahkan;

• 1 (satu) buah jirigen warna Biru kapasitas 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan BBM Solar sebanyak + 25 (dua puluh lima) liter;
• 1 (satu) buah jirigen warna Putih kapasitas 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan BBM Solar sebanyak + 20 (dua puluh) liter;
• 1 (satu) buah jirigen warna Putih kapasitas 18 (delapan belas) liter yang berisikan BBM Solar sebanyak + 18 (delapan belas) liter;
• 1 (satu) buah jirigen warna Putih kapasitas 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM Solar sebanyak + 7 (tujuh) liter;

Dikembalikan kepada PT. Adaro Indonesia Tanjung melalui Saksi Khaironi Bin Imam Sukardi;

• 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 6309060303750001 atas nama MURSIDI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);