Putusan PN MAKASSAR Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks
Tanggal 12 September 2024 —Penggugat:
1.BASO DG NABA
2.HUSAIN
3.ASRA
Tergugat:
1.PT. Industri Sandang Nusantara
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perindustrian R.I.
3.Yusri
4.Ahmad Susanto
5.Daeng Sila
6.Ayu Sulistiowati
7.Ahkmed Jaiz
8.Ari
9.Efendy
10.Baharuddin Dunya
11.Ridwan
12.Ramlah Jamaluddin
13.Daniel
14.Ali Kadir Dg Gassing
15.Baharuddin Nur
16.Rahmatia
17.Ririn Afriadi
18.Dg Ngunjung
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar

M E N G A D L I :

Dalam Provisi :

• Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi :

• Menolak eksepsi Tergugat I II III XI dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah milik adat berdasarkan Persil 20a S III, Nomor Kohir 67 CI atas nama Handu binti Djubuhang yang tercatat dalam Buku Tanah yang ada di Kantor Kecamatan Tamalate, seluas 28.000 M2 (dua puluh delapan ribu meter persegi). terletak di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassa, Dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara : Jalan Dg Tata Raya;
• Sebelah Timur : Jalanan Kompleks Bekas Patun Makateks;
• Sebelah Selatan : Perumahan Hartako
• Sebelah Barat : sebagian Kompleks Ruko dan sebagian Perumahan Hartako;

Adalah hak milik alamarhumah Handu binti Djubuhang sehingga yang paling berhak adalah ahli warisnya yaitu Para Penggugat.

1. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II menggunakan, mengambil dan mensertifikatkan tanah obyek, begitupun Tergugat III sampai dengan Tergugat XVIII yang ikut mengusai, menggunakan, dan mengambil manfaat dari tanah obyek sengketa dengan cara melanggar hak dan merugikan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1973 dengan Gambar Situasi No. 183 Tahun 1973 yang terbit di atas tanah obyek sengketa dan/atau akta atau surat-surat yang dibuat atas permintaan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tersebut dari Para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa;
3. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tersebut di atas untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa tanpa syarat dan dalam keadaan kosong dan sempurna untuk diserahkan kepada Para Penggugat.
4. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini dan apabila lalai dalam pelaksanaannya dihukum membayar secara tanggung renteng uang paksa (dwangson) setiap hari keterlambatan sebesar sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.134.000,00 (dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi-Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi-Tergugat I Konpensi untuk membayar biaya sejumpah nihil;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

• Menghukum Para Tergugat Konpensi-Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.134.000,00 (dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);