Putusan PN SORONG
217/Pdt.P/2024/PN Son

Putusan PN SORONG Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Son
Tanggal 20 Nopember 2024 —Pemohon:
Akim Heluka

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;
Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak bernama Petrus Lagho anak dari pasangan ayah bernama almarhum Fransiskus Mite dan ibu bernama Ester Bupu karena ia jauh dari orang tuanya nya yang berada di Watumanu Desa Sarasedu Kabupaten Ngada , untuk mengikuti tes prajurit TNI AD di Sorong;
Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengena pengangkatan perwalian dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon Akim Heluka telah menunjukan bahwa alamat tinggal pemohon Bertempat tinggal di Jln. JI. Klamono RT/RW, 001/001 Aimas Kabupaten Sorong, sehingga berdasarkan P-1 dan P-2 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut serta Materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
Menimbang, bahwa materi permohonan pemohon adalah mengenai Penetapan Wali untuk mengikuti tes prajurit TNI di Sorong;
Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon untuk menjadi wali tidak ada larangan menurut Undang-Undang namun perlu di pertimbangkan apakah benar orang tua Petrus Lagho berada di Watumanu Desa Sarasedu Kabupaten Ngada dan dapatkah Pemohon ditetapkan menjadi walinya untuk untuk mengikuti tes prajurit TNI AD di Sorong;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Niko Tendean dan Nonce Rapi;
Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali atas nama anak yang bernama Petrus Lagho dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk masuk menjadi anggota TNI AD, dimana menurut keterangan para saksi, bahwa Petrus Lagho sejak Tahun 2024 sudah tinggal bersama dengan Pemohon sehingga sudah tercatat sebagai penduduk di Jln. JI. Klamono RT/RW, 001/001 Aimas Kabupaten Sorong dan salah satu persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI AD di wilayah Sorong diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa Petrus Lagho adalah anak dari Ayah Fransiskus Mite dan ibu bernama Ester Bupu yang lahir di Watumanu pada Tanggal 18 November 1998;
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Petrus Lagho guna mengurus kepentingannya di Sorong untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota TNI AD;
Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai seorang wali sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa anak Petrus Lagho sudah tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon sejak Tahun 2024 karena Petrus Lagho adalah ipar dari Pemohon, selain itu pula Pemohon yang merupakan kakak ipar dari Petrus Lagho yang berkelakuan baik, dan berpikiran sehat dipandang cakap sebagai wali dari Petrus Lagho;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Kuasa, telah nyata bahwa ibu dari Petrus Lagho yakni Ester Bupu telah memberi Kuasa kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari Petrus Lagho untuk keperluan persyaratan administrasi dalam mengikuti tes TNI AD di Sorong;
Menimbang, bahwa perwalian yang diajukan pemohon adalah hanya untuk kepentingan mendaftarkan Petrus Lagho menjadi Calon Anggota TNI AD di Sorong saja dan tidak menyangkut harta bendanya, maka Pengadilan berpendapat Pemohon beralasan untuk ditetapkan menjadi wali dari Petrus Lagho ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;
Memperhatikan, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;