Putusan PN JAKARTA PUSAT
58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Nopember 2024 —Penuntut Umum:
Muhammad Fadil Paramajeng, S.H.
Terdakwa:
HALIM HARTONO

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Halim Hartono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Halim Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp28.584.867.600,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah),jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Barang bukti Dokumen :

terlampir

9. Membebankan Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah);