Putusan PN PALEMBANG
176/Pdt.G.S/2024/PN Plg

Putusan PN PALEMBANG Nomor 176/Pdt.G.S/2024/PN Plg
Tanggal 26 Nopember 2024 —Penggugat:
1.PATRICK HERMAWAN
2.ZULKIFLI ANWAR
3.IRBA DJAJA
4.TRI RAHARDJO
5.DIDI LAZUARDI
6.FIRDAUS RACHMAN
7.NUZUL FALAH UMAR
8.HERDY
9.HAMINAH
10.JANGKAR ARIFIN
11.RASMADIATNO
12.SUPRAPTO
13.J. BERIN SIHOMBING
14.MAHFUD BAHTIAR
15.HIDIR DAHLAN
16.MUHAMMADIAH
17.DJAYAYASUN
18.KARNODI
19.SUHASTO WAHYU HANDOKO
Tergugat:
19.PT. BANK MANDIRI KCP PALEMBANG PUSRI
20.PERKUMPULAN PENSIUNAN KARYAWAN PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG (PPK Pusri)

Menimbang, bahwa gugatan sederhana adalah mekanisme penyelesaian perkara dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, satu diantara tata cara sederhana yang diatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana antara lain batasan mengenai kedudukan para pihak yaitu wajib berada dalam daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa mekanisme lainnya yang diberlakukan dalam penyelesaian gugatan sederhana adalah diberlakukannya mekanisme pemeriksaan pendahuluan sebagaimana diatur Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa pasca pemberlakukan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ternyata tujuan pemberlakuan peraturan tersebut untuk terciptanya prosedur penyelesaian sengketa lebih sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hubungan hukum yang sederhana belum optimal sehingga diberlakukan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa setelah Haikim mempelajari perkara Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Patrik Hermawan dan kawan-kawan melawan PT. Bank Mandiri KCP Palembang PUSRI Sebagai Tergugat I dan Perkumpulan Pensiunan Karyawan Pupuk Sriwidjaja Palembang {PPK}, Dimana didalam salah satu petitum yakni pada poin 4 yaitu; ?menghukum Tergugat II atas kegiatan organisasinya untuk dibekukan, mengingat kegiatan organisasi tersebut telah melakukan Tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum dan telah mengakibatkan kerugian yang nyata bagi para Penggugat dan warga Masyarakat lainnya wabil khusus para pensiunan PT. Pupuk Sriwidjaja {Persero} sedangkan Tergugat I diberikan sanksi Administrasi berupa peringatan tertulis sesuai aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum tersebut dan dihubungkan dengan tujuan dari penyelesaian gugatan sederhana yang mana penyelesaiannya dengan tata cara dan pembuktiannya yang sederhana dan atas petitum yang diajukan oleh Penggugat sudah tidak lagi bisa dengan pembuktian yang sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum Penggugat tidak sejalan dengan filosofi penyelesaian gugatan sederhana yang dilakukan dengan pembuktian secara sederhana sehingga fakta hukum ini bertentangan dengan norma hukum dalam Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 PERMA Nomor 2 TAHUN 2015;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatana quo, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 176/Pdt.GS/2024/ PN.Plg dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;