Putusan PT MATARAM
156/PDT/2024/PT MTR

Putusan PT MATARAM Nomor 156/PDT/2024/PT MTR
Tanggal 10 Desember 2024 —Pembanding/Penggugat : ARISTA RAHARJA Diwakili Oleh : Dr. I GEDE SUKARMO, SH., MH.
Terbanding/Tergugat I : LALU HAMKA
Terbanding/Tergugat II : LALU SUWARNO

M E N G A D I L I:

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT TERSEBUT;
• MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 69 / PDT.G / 2024 / PN MTR TANGGAL 1 OKTOBER 2024 YANG DIMOHONKAN BANDING;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. MENGABULKAN GUGATAN PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT KONVENSI SEBAGIAN;
2. MENYATAKAN PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT KONVENSI ADALAH PEMBELI BERITIKAD BAIK;
3. MENYATAKAN SAH JUAL BELI OBYEK SENGKETA DARI H.L. HASAN BASRI KEPADA PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT KONVENSI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM AKTA JUAL BELI NO. 201/2020 TANGGAL 7 OKTOBER 2020 YANG DIBUAT DIHADAPAN PPAT DIDIK HIJRIANTO, S.H.,M.KN., PPAT DI KABUPATEN LOMBOK UTARA;
4. MENYATAKAN SHM NO. 01062/PEMENANG TIMUR, SURAT UKUR TANGGAL 3 MARET 2017, NOMOR 775/PTM/2017, LUAS 533 M2, ATAS NAMA ARISTA RAHARJA (IN CASU PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT KONVENSI) SEMULA ATAS NAMA H.L. HASAN BASRI ADALAH ALAS HAK YANG SAH ATAS OBYEK SENGKETA;
5. MENYATAKAN PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT KONVENSI ADALAH PEMILIK SAH OBYEK SENGKETA;
6. MENYATAKAN PERBUATAN TERBANDING 1 SEMULA TERGUGAT 1 KONVENSI MEMERINTAHKAN TERBANDING 2 SEMULA TERGUGAT 2 KONVENSI MENGUASAI OBYEK SENGKETA TANPA ALAS HAK YANG SAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
7. MENYATAKAN PERBUATAN TERBANDING 2 SEMULA TERGUGAT 2 KONVENSI MENGUASAI OBYEK SENGKETA ATAS PERINTAH DARI TERBANDING 1 SEMULA TERGUGAT 1 KONVENSI TANPA ALAS HAK YANG SAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
8. MENGHUKUM PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT KONVENSI MAUPUN PIHAK KETIGA LAINNYA YANG MENERIMA PERALIHAN OBYEK SENGKETA DARI PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT KONVENSI UNTUK MENYERAHKAN OBYEK SENGKETA KEPADA PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT KONVENSI DALAM KEADAAN KOSONG DAN TANPA BEBAN APAPUN SEKETIKA DAN SEKALIGUS SEJAK PUTUSAN PERKARA INI MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INCRACHT VAN GEWIJSDE), BILA DIPERLUKAN DENGAN UPAYA PAKSA (EKSEKUSI) DENGAN BANTUAN APARAT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA;
9. MENOLAK GUGATAN PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT KONVENSI SELEBIHNYA;

DALAM REKONVENSI

• MENOLAK GUGATAN TERBANDING 1 SEMULA TERGUGAT 1 KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI SELURUHNYA;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

• MENGHUKUM PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT KONVENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I:

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 69 / Pdt.G / 2024 / PN Mtr tanggal 1 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Penggugat Konvensi adalah pembeli beritikad baik;
3. Menyatakan sah jual beli obyek sengketa dari H.L. Hasan Basri kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 201/2020 tanggal 7 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan PPAT Didik Hijrianto, S.H.,M.Kn., PPAT di Kabupaten Lombok Utara;
4. Menyatakan SHM No. 01062/Pemenang Timur, Surat Ukur tanggal 3 Maret 2017, Nomor 775/PTM/2017, luas 533 M2, atas nama Arista Raharja (in casu Pembanding semula Penggugat Konvensi) semula atas nama H.L. Hasan Basri adalah alas hak yang sah atas obyek sengketa;
5. Menyatakan Pembanding semula Penggugat Konvensi adalah pemilik sah obyek sengketa;
6. Menyatakan perbuatan Terbanding 1 semula Tergugat 1 Konvensi memerintahkan Terbanding 2 semula Tergugat 2 Konvensi menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Terbanding 2 semula Tergugat 2 Konvensi menguasai obyek sengketa atas perintah dari Terbanding 1 semula Tergugat 1 Konvensi tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi maupun pihak ketiga lainnya yang menerima peralihan obyek sengketa dari Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun seketika dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde), bila diperlukan dengan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
9. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSI

• Menolak gugatan Terbanding 1 semula Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

• Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);