Putusan PN DENPASAR
957/Pdt.G/2018/PN Dps

Putusan PN DENPASAR Nomor 957/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 14 Januari 2019 —Penggugat melawan Tergugat

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh dengan Verstek ;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat agama Hindu dan dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 23 September 2005 di Kecamatan Mengwi yang mana Perkawinan tersebut telah di catatkan sesuai Surat Keterangan Perkawinan No. 000015/B1/MW.CS/TP/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 04 Januari 2006 adalah Sah ;

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat agama Hindu

dan dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 23 September 2005 di Kecamatan Mengwi yang mana

Perkawinan tersebut telah di catatkan sesuai Surat Keterangan Perkawinan No. 000015/B1/MW.CS/TP/2006 yang

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 04 Januari 2006 adalah

putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- PUTU DEA MARLISIA PUTRI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 28 Januari 2006 kewarganegaraan: Indonesia Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 003059/B1/IST/2006 yang kutipannya di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 27 November 2006 ;

- MADE AYU GISKA GIOVANI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 08 Juni 2010, kewarganegaraan: Indonesia Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6130/2010 yang kutipannya di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 26 Agustus 2010;

Sesuai adat dan system kekerabatan yang menganut system Patrilineal yang mengambil garis keturunan dari ayah dan berpengaruh dalam hal pemberian suku atau marga untuk anak yang lahir dalam pengaturan hak dan kewajiban dalam adat serta system pewarisan (Purusa) maka sudah sepatutnya dan selayaknya kedua anak Penggugat dengan Tergugat secara hukum tetap tinggal dengan Penggugat dan berada dibawah Pengasuhan Pengguat sebagai ayah kadung mereka;

6. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Kabupaten Badung paling lambat 60 ( enam puluh ) hari, sejak putusan Pengadilan

tentang perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register

yang diperuntukkan untuk itu ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 931.000,-

( Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah );