Putusan PN PUTUSSIBAU
68/Pid.B/2024/PN Pts

Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts
Tanggal 11 Desember 2024 —Penuntut Umum:
1.FAJAR YULIYANTO, S.H
3.Aldi Mauladi Rasyid, S.H.
4.SIMON GINTING, S.H.
Terdakwa:
2.JULIMANSYAH Als TAMPIT Bin M. DJUKI
3.ABOY YANDI Alias ABOY Bin M. DJUKI

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Julimansyah Alias Tampit Bin M. Djuki dan Aboy Yandi Alias Aboy Bin M. Djuki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Julimansyah Alias Tampit Bin M. Djuki dan Terdakwa Aboy Yandi Alias Aboy Bin M. Djuki oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 75 Tahun 2001 seluas 18.000 Ha tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Riau Agrotama Plantation, tanggal 10 Juli 2001;
• 1 (satu) rangkap Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha No. 03 tahun 2004 seluas 2.272 Ha dengan nama pemegang Hak Perseroan Terbatas Riau Agotama Plantation (PT. RAP), tanggal 29 September 2004;
• 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 313 tahun 2019 tentang Perubahan Izin Usaha Perkebunan PT. Riau Agrotama Plantation, tanggal 10 Juni 2019;
• 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kapuas Hulu dengan Nomor: 640/75/BTR-C/2014, tanggal 17 Februari 2014;
• 1 (satu) lembar Print Out Peta Lokasi Kantor & Perumahan Divisi IV Kapuas Estate (KSE) PT. Riau Agrotama Plantation. Dikembalikan ke Perusahaan PT. Riau Agrotama Plantation (RAP).

Dikembalikan kepada PT. Riau Agrotama Plantation (RAP);

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);